KLIK BALIKPAPAN – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menargetkan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara dapat dirampungkan bulan depan. Saat ini luas tanah infrastruktur di atas areal penggunaan lain di dalam dan luar Kawasan Inti Pusat Pemerintaah IKN sekitar 2.500 hektare masih dalam proses finalisasi.
“Saat ini sedang finalisasi dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ditargetkan Agustus,” papar Kepala Biro Humas BPN, Yulia Jaya Nirmawati, baru-baru ini.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto sebelumnya menyebut pembebasan lahan untuk IKN akan menjadi prioritas. Ia berujar pihaknya segera menuntaskan proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan IKN.
Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
“Saya juga akan ke lapangan. Mana yang prioritas akan segera kita urus sehingga Kepala Badan Otorita IKN segera bisa bekerja,” jealsnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN. Rencananya pembangunan akan dimulai Agustus 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan tanah yang digunakan untuk pembangunan IKN didominasi tanah pemerintah. Namun, ada sejumlah titik yang lahannya masih milik warga, sehingga diperlukan proses pembebasan lahan.
“Ada sekian hektare yang masyarakat itu sedang diselesaikan KLHK dan ATR/BPN, kalau yang untuk groundbreaking sudah pasti clean and clear,” ujarnya.
I Pewarta: Zen I Redaktur: Muchlis