CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan aksi demonstrasi lanjutan pengawalan hak angket tetap digelar pada 21 Mei 2026 mendatang.
Sebanyak 4.000 peserta ditargetkan mengikuti aksi tersebut untuk mendorong DPRD melaksanakan hak angket terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim.
Di antara yang menjadi sorotan yakni pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan anggaran mencapai Rp 25 miliar.
Massa rencananya akan bergerak di dua titik, dimulai dari Kantor Kejati Kaltim lalu berlanjut ke Kantor Gubernur Kaltim sebagai titik utama aksi.
Humas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Lukman Nil Hakim, mengatakan aksinya tetap berjalan meski sebelumnya Ketua DPW PAN Kaltim telah memberikan klarifikasi terkait posisi PAN terhadap hak angket di DPRD Kaltim.
“Aksi tanggal 21 Mei tetap lanjut sesuai rencanam” tegasnya, Kamis. Ada dua titik, yakni di Kejati lalu puncaknya di Kantor Gubernur.
Ia bilang, pihaknya mengikuti perkembangan usai Ketua DPW PAN Kaltim menyampaikan belum ada keputusan final terkait sikap Fraksi PAN di DPRD Kaltim.
Menurutnya, proses internal partai itu masih berjalan sebelum nantinya dibahas bersama NasDem sebagai fraksi gabungan.
“Alhamdulillah tadi juga sudah klarifikasi kalau belum ada keputusan final. Artinya masih akan ada pembahasan internal lagi,” katanya.
Pihaknya berharap enam fraksi yang sebelumnya mendukung hak angket tetap konsisten mengawal proses tersebut hingga paripurna nanti.
Sebab, dorongan publik harus terus dijaga agar pembahasan tidak berhenti di tengah jalan.
“Tekanan publik ini harus terus kita suarakan. Aksi akan tetap berjalan sambil mengawal hak angket sampai kapan pun,” tegasnya.
Lukman menilai sampai saat ini belum terlihat adanya langkah perbaikan dari pemerintah provinsi terhadap berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik.
Bahkan justru terus muncul temuan-temuan baru yang memicu polemik di masyarakat. “Belum ada tanda-tanda evaluasi atau perbaikan. Yang ada malah muncul lagi temuan-temuan baru,” ucapnya.
Dalam aksi nanti, massa juga akan membawa persoalan dan temuan hukum ke Kejati Kaltim. Tujuannya agar aparat penegak hukum menindaklanjuti berbagai isu yang berkembang dan tidak hanya menjadi perbincangan publik semata.
“Di Kejati nanti kami akan menyampaikan beberapa aspek hukum dan temuan-temuan supaya semua lembaga bergerak. Kejati, kejaksaan negeri, BPK dan lainnya jangan diam,” katanya.
Menurut Lukman, masyarakat ingin aparat penegak hukum ikut memeriksa berbagai persoalan yang saat ini menjadi perhatian publik.
Ia menilai isu ini sudah berkembang luas hingga menjadi perhatian nasional. “Ini sudah jadi isu nasional. Kalau semuanya diam lucu juga,” ujarnya.
Pihaknya berharap tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, tokoh agama, tokoh adat sampai emak-emak bisa hadir. “Ini sudah darurat dan harus diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Ratusan Organisasi Gabung Aksi
Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah mengatakan, pihaknya mulai membuka sejumlah posko pergerakan di berbagai wilayah sebagai bagian dari konsolidasi massa menjelang aksi.
Posko sudah dibuka di enam sampai delapan titik posko di Kota Samarinda dan di luar Kota Samarinda. “Sehingga persiapan kita semakin matang sampai mendekati H-6 ini,” kata Erly.
Ia memastikan pihaknya mulai melakukan safari politik dengan mendatangi para ketua partai di Kalimantan Timur guna mempertanyakan sikap mereka terkait hak angket DPRD Kaltim.
Erly menyebut, hingga saat ini sudah ada sekitar 102 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Dari jumlah itu, delapan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur disebut telah mengonfirmasi akan ikut aksi 21 Mei.
“Yang sudah konfirmasi ke kami itu sudah hampir 3.000-an massa. Target kami sekitar 4.000 bahkan mungkin lebih,” ungkapnya.
Aliansi juga berencana mendatangi seluruh fraksi di DPRD Kaltim untuk mempertanyakan komitmen mereka terhadap hak angket yang sebelumnya sempat bergulir.
Menurut Erly, audiensi dengan DPRD Kaltim kemungkinan akan dilakukan pada Jumat atau Senin pekan depan dengan membawa sekitar 50 perwakilan massa.
“Kita mengundang audiensi kepada seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menuju aksi 21 Mei. Kita melakukan langkah-langkah pertemuan dan audiensi ke fraksi,” katanya.
Sejumlah partai yang sudah mulai dikomunikasikan diantaranya PKB, PDIP, PKS, PPP, Gerindra hingga Demokrat. Namun berbeda dengan fraksi lain, Erly menyinggung sikap Golkar yang sejak awal disebut tidak mendukung hak angket.
“Kalau Golkar kan tidak mengikuti ini, tidak mendukung hak angket. Kita ini kan perwakilan masyarakat Kaltim. DPR itu juga perwakilan masyarakat,” tegasnya.
Pewarta: Taufik
