CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pemerintah kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 pada Senin lalu.
Agenda ini diikuti kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia secara daring.
Rakor membahas perkembangan inflasi nasional sekaligus kondisi pertumbuhan ekonomi serta realisasi pendapatan dan belanja daerah yang menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan pembahasan rakor tak hanya fokus perkembangan inflasi semata. Pemerintah juga memantau berbagai indikator ekonomi lainnya.
Termasuk pertumbuhan ekonomi daerah dan realisasi anggaran pemerintah daerah yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi di wilayah masing-masing.
Tito menyampaikan, koordinasi rutin dengan pemerintah daerah menjadi langkah penting mengetahui kondisi ekonomi di setiap wilayah.
Melalui forum ini, pemerintah pusat dapat melihat daerah mana yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi maupun rendah, termasuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi.
“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal selain situasi inflasi, juga pertumbuhan ekonomi dan realisasi pendapatan serta belanja daerah,” papar Tito.
Ia menjelaskan inflasi nasional secara year on year saat ini tercatat sebesar 4,76 persen.
Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan bulan Januari yang berada di angka 3,55 persen, sehingga menunjukkan adanya tren kenaikan inflasi dalam beberapa bulan terakhir.
Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen.
Dengan demikian, rentang inflasi yang dianggap ideal berada di antara 1,5 hingga 3,5 persen agar stabilitas harga barang dan jasa tetap terjaga di tengah aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai inflasi yang berada di atas target masih tergolong inflasi ringan secara teori.
Namun, dampaknya mulai dirasakan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan pusat untuk mengendalikan inflasi. Langkah ini penting agar stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.
Pewarta: Puerto Andika
