CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Organisasi penelitian yang berbasis di Helsinki, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), mencatat 3.560 kasus kematian akibat kualitas udara buruk imbas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada September 2026.
Angka itu paling banyak muncul dari wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Al Jazeera pada Minggu 1 November 2026, melaporkan temuan itu diungkapkan dalam laporan yang dirilis lembaga kajian CREA, organisasi ini berbasis di Finlandia.
Studi CREA mencatat lonjakan kematian terkait polusi udara sebesar 42 persen pada September, meningkat drastis dari perkiraan 3.740 jiwa pada Agustus menjadi 5.310 jiwa.
Dari total angka kematian, kabut asap karhutla menjadi pemicu utama dengan menyumbang 3.560 kasus kematian. Adapun 1.750 kematian disebabkan emisi kronis dari industri dan sektor perkotaan. Dampak mematikan dari paparan kabut asap karhutla terkonsentrasi di dua pulau.
Asap beracun menyumbang 94-99 persen kematian terkait polusi udara di Kalimantan dan lebih dari 80 persen di Sumatra. Kedua wilayah ini menjadi area yang mengalami dampak karhutla terparah.
Sedangkan angka kematian terkait kualitas udara di wilayah selatan Pulau Jawa sebagian besar masih didominasi pencemaran dari sektor industri dan aktivitas perkotaan.
Menukil Republika pada Senin (2/11), Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Berton Panjaitan, mengaku telah membaca laporan yang terbit pada 29 Oktober 2026 itu.
Namun, ia menilai, estimasi angka kematian itu perlu dipahami terlebih dahulu metodologi yang digunakan.
Termasuk sumber data, periode penghitungan, serta berapa bagian yang diperkirakan berkaitan dengan asap karhutla dan berapa bagian yang berasal dari sumber pencemaran udara lainnya.
“Estimasi kematian yang dihitung melalui pemodelan dampak paparan polutan berbeda dengan jumlah kematian yang tercatat dan terverifikasi secara individual dalam sistem pelayanan kesehatan,” ujarnya, Senin.
Menurutnya, penilaian dampak kesehatan memerlukan data dan analisis dari instansi yang memiliki kewenangan serta kompetensi di bidang kesehatan dan kualitas udara.
Karena itu, BNPB perlu mengintegrasikan informasi tersebut dalam penilaian dampak bencana dan koordinasi penanganan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
Meski begitu, perbedaan metode penghitungan tak boleh mengurangi keseriusan dalam melindungi masyarakat. Karena itu, BNPB berupaya melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla.
Sekaligus melakukan pemantauan kualitas udara hingga memberikan informasi risiko secara tepat waktu serta perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan.
Berton mengakui, dampak karhutla tidak boleh diukur hanya dari luas area yang terbakar atau jumlah titik panas.
Dampak terhadap kesehatan masyarakat, gangguan aktivitas, pendidikan, perekonomian, dan kualitas lingkungan juga hal penting yang harus menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.
Pewarta: Puerto
