CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa menilai perombakan kabinet atau reshuffle tidak akan berdampak besar.
Reshuffle dinilai tak bernilai jika Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah arah kebijakannya.
Menurut Ardha, evaluasi kabinet perlu dilakukan menyusul penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagaimana terlihat dari hasil lembaga survei.
“Saya pikir kepuasan publik yang mengalami penurunan seperti terlihat pada hasil survei SMRC lalu, pemerintahan Prabowo-Gibran tentu perlu melakukan evaluasi kinerja kabinetnya selama ini,” kata Ardha, dinukil dari Inilah, Kamis 22 Oktober 2026.
Ia menilai hal ini penting mengingat turunnya tingkat kepuasan yang sedemikian dalam, cepat atau lambat akan menggerus legitimasi pemerintahan Prabowo-Gibran itu sendiri.
Reshuffle memang bisa menjadi salah satu langkah memperbaiki kinerja pemerintahan.
Namun, pergantian menteri saja tidak cukup kalau tidak disertai perubahan kebijakan di tingkat presiden. “Dengan kata lain, jika Raja Juli direshuffle sebagai Menhut, saya tidak yakin penggantinya mampu memberi perubahan mendasar tanpa arahan dari Presiden,” ujarnya.
Ia menilai, penanganan karhutla membutuhkan kemauan politik dari Prabowo, termasuk melalui penetapan status bencana nasional agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat difokuskan menangani bencana tersebut.
Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan pergantian menteri atau reshuffle semata, tapi dibutuhkan political will dari pemimpin tertinggi, dalam hal ini Presiden Prabowo.
Karena itu, ia berharap reshuffle, jika dilakukan, benar-benar didasarkan kebutuhan mendesak dan evaluasi kinerja, bukan kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
“Artinya, saya berharap reshuffle, jika dilakukan, didasarkan pada kebutuhan mendesak dan mendasar serta didasari meritokrasi, bukan didasarkan kebutuhan politis seperti mengamankan menuju 2029 misalnya,” tegasnya.
Pewarta: Puerto
