CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Aksi massa yang membawa amarah Prancis menentang lonjakan biaya hidup kian tak terbendung. Aksi terus berlanjut dengan melibatkan ratusan ribu massa.
Aksi unjuk rasa susulan yang melanda berbagai wilayah Negeri Mode itu pada Sabtu 24 Oktober 2026 berujung bentrok sengit dengan aparat keamanan.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyampaikan, pihak keamanan telah menahan sekitar 1.000 orang pengunjuk rasa dalam rentetan aksi massa berskala besar itu.
Data resmi pemerintah menunjukkan sekitar 400 ribu warga turun ke jalanan kota-kota besar di Prancis. Mereka memprotes tingginya harga kebutuhan pokok dan impitan ekonomi yang kian membendung.
“Sejauh ini, hampir 1.000 orang telah ditangkap,” tegas Nunez saat memberikan keterangan kepada para wartawan di Paris, Minggu 25 Oktober 2026.
Nunez bilang, angka penangkapan masih sementara dan berpotensi melonjak drastis seiring proses pendataan di lapangan.
Jumlah ini melonjak tajam dibanding aksi sepekan sebelumnya pada Sabtu (17/10/2026). Pekan lalu aparat baru membekuk 385 orang.
Kini, kondisi lapangan dilaporkan memanas setelah aparat kepolisian mengambil tindakan keras guna membubarkan kerumunan massa yang memenuhi pusat-pusat kota.
Mengutip laporan koresponden RIA Novosti, polisi Prancis tanpa ragu menembakkan gelombang gas air mata, granat setrum, hingga mengerahkan armada water cannon.
Padahal, parade unjuk rasa di awal mulanya sempat berjalan tertib dan damai sebelum akhirnya berubah menjadi aksi saling lempar.
Tindakan represif aparat tak hanya meletup di ibu kota Paris, melainkan menjalar ke sejumlah kota besar lainnya di seantero Prancis.
Eskalasi protes sosial di Prancis sudah membara sejak medio September 2026. Gelombang aksi ini awalnya dipicu gerakan para pelajar sekolah menengah di kawasan pinggiran Paris yang menuntut pembenahan sistem pendidikan serta perbaikan fasilitas sekolah mereka.
Namun, isu lokal itu dengan cepat tersulut menjadi bola liar saat kelompok masyarakat luas yang semakin terdesak akibat melonjaknya harga barang kebutuhan hidup.
Puncak amuk massa secara nasional sempat melanda Prancis pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Kala itu, Kementerian Dalam Negeri mencatat sedikitnya 550 ribu orang tumpah ruah di jalanan.
Membesarnya gelombang demonstrasi ini menjadi sinyal bahaya bagi pemerintah Prancis. Tekanan ekonomi yang menjerat rakyat kecil bertransformasi menjadi krisis politik dan keamanan dalam negeri yang kian sulit dikendalikan.
Pemerintah Prancis dilaporkan mengambil langkah ekstrem.
Untuk meredam potensi kekerasan dalam aksi unjuk rasa lanjutan gerakan ‘Yellow Vests’ atau ‘Rompi Kuning’, pemerintah setempat meminta operator telekomunikasi bersiap memblokir sementara akses ke berbagai platform media sosial.
Melansir laporan media daring Prancis, Blast, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu melayangkan surat resmi kepada perwakilan empat raksasa telekomunikasi –Orange, SFR, Free, dan Bouygues Telecom– pada Kamis (22/10/2026), sebelum gelombang aksi lanjutan pada Sabtu (24/10/2026) pecah.
Dalam surat itu, Lecornu meminta para operator bersiaga mematikan saluran platform media sosial populer. Termasuk TikTok, Instagram, Snapchat, hingga X, apabila eskalasi kerusuhan meletup di jalanan.
Tak hanya bersurat, jajaran anggota kabinet Lecornu dan direktur hukum dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi tersebut bahkan menggelar rapat darurat secara daring.
Mengutip notulen rapat yang dilansir Anadolu Agency, Minggu (25/10/2026), Pemerintah Prancis menginginkan pemblokiran medsos ini bersifat spesifik, yakni menyasar jaringan ponsel di wilayah-wilayah bergejolak.
Namun, rencana pematikan medsos membentur tembok tebal. Para operator telekomunikasi di Prancis secara tegas menyatakan keberatan atas permintaan sepihak pemerintah.
Pihak operator berdalih secara teknis, mereka tak punya kapasitas infrastruktur menerapkan pemblokiran yang bersifat selektif dan mendadak dalam jangka waktu yang sangat singkat.
Langkah menyensor media sosial saat krisis melanda sebenarnya bukan barang baru bagi pemerintah Prancis. Tahun 2024, Paris pernah nekat memblokir akses ke aplikasi TikTok saat aksi protes berdarah meletus di wilayah teritori Kaledonia Baru.
Menurut laporan Al Jazeera, pihak berwenang mengerahkan 70.000 petugas untuk memerangi kekerasan. Hampir 1.000 penangkapan telah dilakukan.
Polisi anti huru hara menembakkan gas air mata di Paris dan kota-kota besar lainnya, termasuk Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier, dan Nantes, ketika petugas bergerak untuk membubarkan kerumunan dan melindungi toko-toko serta bangunan publik.
Pihak berwenang mengerahkan sekitar 70.000 personel keamanan di seluruh negeri untuk demonstrasi terbaru dalam upaya mencegah terulangnya kerusuhan dari minggu sebelumnya ketika gedung-gedung publik dirusak, ratusan bisnis dijarah, dan 2.700 orang ditangkap.
Nunez mengatakan hasil pada hari Sabtu lebih “positif”, dengan menyebutkan intervensi polisi yang lebih cepat, lebih banyak pemeriksaan sebelum demonstrasi, dan perlindungan yang lebih kuat untuk area komersial.
Setidaknya dua orang mengalami luka serius, termasuk seorang pria di Toulouse yang dilaporkan kehilangan jari-jarinya akibat ledakan dan satu orang lagi di Clermont-Ferrand, kata Nunez, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Terlepas dari klaim pemerintah tentang adanya perbaikan, para pembela hak asasi manusia dan demonstran menyuarakan kemarahan.
Terutama atas apa yang mereka anggap sebagai serangan terhadap kebebasan dan hak untuk berdemonstrasi, enam bulan sebelum pemilihan untuk memilih pengganti Macron.
Pewarta: Widy
