CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra menegaskan, putusan Mahkamah Agung ihwal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, bersifat final.
Keputusan MA menyatakan, Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Menurut Yusril, keputusan MA sudah tidak bisa diapa-apakan lagi.
“Karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung juga sudah final,” tegas Yusril pada awak media, Selasa 10 November 2026.
Ia kembali menegaskan, “Karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu.”
Yusril menjelaskan, putusan itu berkaitan perkara kasasi yang diajukan advokat HM Subhan dalam sengketa tata usaha negara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
MA mengabulkan gugatan Subhan.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Wapres Gibran.
MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, mencabut surat keterangan tersebut.
Diketahui, Mahkamah Agung tak menemukan dokumen menyangkut ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk jenjang SMA atau sederajat.
Putusan MA ini sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diketok lebih awal. “Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi amar putusan MA yang baru beredar pada Selasa (10/11/2026).
MA memastikan tidak menemukan bukti Gibran mempunyai ijazah di luar negeri yang setara dengan ijazah SMA.
“Tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis putusan tersebut.
Adapun Ketua Majelis yang memutus perkara ini yaitu Hakim Agung Yulius dan dua hakim anggota lainnya yakni Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. MA menginstruksikan Kemendikdasmen selaku tergugat agar mencabut Suket Gibran terkait.
Yusril menjelaskan, Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut karena pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tutur pakar hukum tata negara UI tersebut.
Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi ada.
Pewarta: Puerto
