CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, menyarankan agar putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi kekuasaan.
Hal ini untuk mencegah kebuntuan politik dan menghindari upaya konflik. Pengunduran diri Gibran dinilai dapat dipertimbangkan sebagai jalan keluar meredakan polemik. Demikian disampaikan Amir Hamzah, dikutip pada Selasa 20 Oktober 2026.
Ia juga menyinggung kemungkinan langkah politik luar biasa yang pernah menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, termasuk Dekrit Presiden.
Menurutnya, dari Soekarno sampai Gus Dur, punya pengalaman ketika negara menghadapi persoalan besar. “Namun, yang harus dipikirkan bagaimana menyelamatkan negara,” kata Amir.
Ia menilai polemik politik yang berkepanjangan berpotensi mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian konkret.
Amir juga mengingatkan adanya dinamika geopolitik global yang menurut penilaiannya dapat memengaruhi persatuan Indonesia.
Lantaran itu, ia meminta pemerintah memperkuat ketahanan nasional agar berbagai tekanan dari dalam maupun luar negeri tidak berkembang menjadi perpecahan.
“Para pendiri bangsa telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai negara ini pecah. Persatuan harus menjadi kepentingan bersama,” imbuhnya.
Amir menilai stabilitas nasional membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Islam dan unsur TNI, dengan tetap menghormati prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi ihwal polemik ijazah anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi ujian ketahanan politik.
Sorotan tidak hanya tertuju pada persoalan ijazah, tapi juga sejauh mana partai pengusung dan koalisi pemerintahan bersedia memberikan dukungan politik kepada Gibran.
Pengamat politik Nurul Fatta mengatakan, putusan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
Tapi, menurutnya, hal yang lebih menarik untuk dicermati adalah sikap elite politik dalam menghadapi polemik tersebut.
“Bagi sebagian orang, putusan MK menyisakan pertanyaan: ada atau tidakkah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming? Bagi sebagian lainnya, yang lebih menarik seberapa jauh partai pengusung dan partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, bersedia pasang badan,” katanya, Rabu, 14 Oktober 2026.
Ia meyakini perdebatan ijazah Gibran tidak akan mudah berakhir, terutama jika dikaitkan dengan perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan luar negeri.
Karena itu, ia menilai perdebatan tersebut terlalu normatif jika terus dijadikan fokus utama.
“Yang jauh lebih menarik ke mana pertarungan narasi diarahkan. Mulai bagaimana peta koalisi menunjukkan sikapnya, dan siapa yang kini memegang supreme power, yakni kendali tertinggi yang menentukan arah dan nasib para pemain lain,” ujarnya.
Ia menilai, fakta hukum dalam persidangan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran menjadi ujian tersendiri bagi ketahanan mental politik Gibran.
Menurutnya, situasi itu memperlihatkan apakah Gibran akan mendapat pembelaan dari partai pengusung atau justru harus menghadapi polemik tersebut tanpa dukungan politik yang kuat.
“Fakta hukum persidangan putusan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran itu, menguji ketahanan mental politik putra sulung Jokowi. Apakah ia akan dibela atau dibiarkan berdiri sendirian,” tuturnya.
Ia menegaskan, partai pengusung semestinya tampil memberi pembelaan politik kepada Gibran. Namun, ia melihat respons yang muncul sejauh ini belum menunjukkan dukungan yang kuat.
Pewarta: Puerto
