CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pasukan Merah Tariuu Borneo Bangkule Rajakng Kalimantan Utara menggelar aksi di kawasan Tugu Cinta Damai, Tanjung Selor.
Mereka menyuarakan tuntutan agar Bima Sadiropa Sijabat mencabut kembali permohonan uji materiil yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi.
Aksi itu bentuk kegelisahan terhadap langkah hukum yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat adat Dayak, khususnya terkait pengakuan terhadap kearifan lokal dan praktik perladangan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Ketua AMAN Bulungan Kaltara, Denni Nestafa, menyampaikan persoalan utamanya adalah pengajuan uji materiil yang dilakukan Bima Sadiropa Sijabat terhadap ketentuan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan praktik perladangan tradisional masyarakat adat.
“Masyarakat adat menilai ketentuan tersebut bukan sekadar persoalan hukum tertulis, melainkan menyangkut identitas, kebudayaan, sejarah, dan keberlangsungan hidup masyarakat Dayak,” jelasnya, Selasa.
Katanya, Bima Sadiropa Sijabat menjadi pihak yang disoroti karena mengajukan permohonan uji materiil ke MK.
Karena itu, Pasukan Merah Tariuu Borneo Bangkule Rajakng Kalimantan Utara tampil menyuarakan aspirasi dan keberatan terhadap langkah tersebut.
Bahkan, pada 7 November 2026 lalu mereka menggelar aksi di kawasan Tugu Cinta Damai, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Kata Denny, aksi dilatarbelakangi kekecewaan terhadap proses pengajuan uji materiil yang dinilai tidak didahului konsultasi, dialog, maupun musyawarah dengan para tokoh adat dan orang tua Dayak di Kalimantan Utara.
“Bagi masyarakat adat, persoalan yang menyangkut tradisi dan kearifan lokal tidak semestinya diperjuangkan atau dipersoalkan secara sepihak tanpa terlebih dahulu mendengarkan suara komunitas yang menjalankan tradisi tersebut,” tegasnya.
Pihaknya pun mempertanyakan atas dasar kepentingan siapa gugatan tersebut diajukan, jika masyarakat adat yang berpotensi terdampak tidak terlebih dahulu diajak berdialog.
Menurut Denni, melalui aksi damai, Pasukan Merah Tariuu Borneo Bangkule Rajakng Kalimantan Utara meminta Bima Sadiropa Sijabat untuk:
- Mencabut kembali permohonan uji materiil yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
- Memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar, tujuan, dan kepentingan di balik pengajuan gugatan tersebut.
- Menghormati keberadaan masyarakat adat Dayak beserta kearifan lokal yang telah diwariskan oleh leluhur.
- Membuka ruang dialog dan konsultasi dengan para tokoh adat, orang tua Dayak, serta komunitas masyarakat adat di Kalimantan Utara.
- Tidak menjadikan masyarakat adat sebagai pihak yang harus menanggung risiko dari sebuah keputusan hukum yang tidak pernah mereka musyawarahkan.
Ia mengatakan, masyarakat adat Dayak Kalimantan Utara berharap agar persoalan ini menjadi pelajaran bahwa setiap langkah hukum yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat adat harus mempertimbangkan sejarah, budaya, pengetahuan lokal, dan hak-hak komunitas adat.
Perladangan tradisional bukan semata-mata aktivitas membuka lahan.
“Di dalamnya terdapat pengetahuan leluhur, aturan adat, tata kelola ruang, hubungan sosial, serta tanggung jawab terhadap keberlanjutan alam,” jelasnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai atas nama penegakan hukum, kearifan lokal yang selama ratusan tahun menjaga hubungan manusia dengan alam justru terancam kehilangan ruang hidupnya.
Hukum Jangan Tutup Mata terhadap Adat
Denny juga menegaskan, aksi di Tugu Cinta Damai menjadi pengingat bahwa masyarakat adat Dayak bukan kelompok yang boleh diabaikan saat kepentingan dan masa depan tradisinya sedang dipersoalkan.
“Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi memang hak konstitusional setiap warga negara. Namun, hak tersebut juga harus diiringi tanggung jawab moral, keterbukaan, dan kesediaan mendengar kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak,” ingatnya.
Kata Denny, masyarakat adat tidak menolak hukum. Masyarakat adat menolak apabila hukum dibangun tanpa memahami kehidupan, sejarah, dan kearifan lokal mereka.
Sebab, lanjutnya, hutan, tanah, dan ladang bukan sekadar ruang ekonomi bagi masyarakat Dayak.
“Di sanalah identitas, sejarah, pengetahuan leluhur, dan masa depan generasi dipertaruhkan,” tegasnya.
Pewarta: Deni
