CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut berniat mengundurkan diri dari jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengtatakan, Gibran telah menyampaikan niatan mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini, Selasa 10 November 2026.
“Kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers, Selasa.
Menurut Mensesneg, pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.
Katanya, dalam pembicaraan itu memang Gibran menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA.
Presiden Prabowo, lanjut Mensesneg, tidak menolak pengajuan undur diri Gibran. “Dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran.”
Meski demikian, Prasetyo tidak gamblang menyebutkan bahwa Prabowo menerima pengunduran diri Gibran. Prasetyo hanya memastikan, saat ini Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden.
Presiden Prabowo tidak menetapkan tenggat waktu bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya.
“Ya, kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kami menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan ini menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR lantas merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak ini mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Pewarta: Puerto
