CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo terus memicu gelombang desakan publik.
Kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian ini dinilai bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis.
Melainkan sebuah aksi kejahatan luar biasa yang melibatkan jaringan besar di balik layar.
Karena itu, Partai Demokrat secara terbuka mendesak Polri agar berani mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya.
Penyidik diminta tak cuma menyasar operator lapangan, tapi wajib membongkar siapa dalang dan pihak-pihak yang menikmati bocoran informasi hasil sadapan terkait.
Politikus Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan tindakan menyadap kepala negara secara ilegal bentuk pengkhianatan serius terhadap pertahanan negara.
“Jelas ini upaya makar. Kita minta Polri usut tuntas dan tindak tegas,” ujar Herzaky, dinukil dari Inilah, Sabtu 7 November 2026.
Herzaky mengimbau Polri agar tidak menangani perkara ini ragu-ragu atau setengah-setengah.
Katanya, taruhannya amat tinggi, yakni marwah penegakan hukum serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan pemerintah.
“Kalau setengah-setengah, publik semakin tidak percaya kepada Polri dan pemerintah. Jadi, harus tunjukkan keseriusan,” tegasnya.
Herzaky menggarisbawahi penanganan hukum harus membongkar rantai komando secara utuh. Fokus penyidikan wajib diarahkan pada pencarian motif utama operasi gelap ini serta melacak ke mana saja alur informasi tersebut dialirkan.
Ia memberi catatan khusus terhadap pihak-pihak yang meski tidak ikut merancang penyadapan, namun secara sadar menerima dan memanfaatkan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Bukan sekadar menangkap operator, melainkan harus ungkap motifnya, siapa mastermind-nya, siapa pelaku, dan yang penting, siapa yang selama ini menerima manfaatnya,” ucap Herzaky.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengaku terus mengusut dugaan penyadapan ilegal yang dinilai menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik.
Dalam proses penyelidikan, aparat bukan hanya menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut melakukan penyadapan, tapi juga berupaya mengungkap sosok yang diduga memberikan instruksi penyadapan terkait.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin memastikan penelusuran akan dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Semua akan kita telusuri,” papar Komjen Asep, Sabtu 7 November 2026. Untuk menangani perkara ini, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus.
Katanya, tim ini akan berada di bawah pimpinan Asep Safrudin untuk menggali informasi soal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Langkah pembentukan tim khusus itu disampaikan oleh Trunoyudo.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk respons cepat sekaligus komitmen pimpinan Polri dalam menindaklanjuti informasi yang berkembang terkait dugaan penyadapan ilegal.
Ia bilang, sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut.
Ia menjelaskan, tim yang dibentuk akan menjalankan pemeriksaan dan pendalaman secara khusus untuk mengungkap perkara tersebut.
Penanganannya akan dikoordinasikan Kabareskrim Polri. “Untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim,” imbuhnya.
Pewarta: Puerto
