CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Prof. Taruna Ikrar, mengajak Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) memperkuat sinergi strategis dalam membangun ketahanan obat nasional.
Kolaborasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kemandirian industri farmasi sekaligus menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat.
Menurut Taruna Ikrar, IAI sebagai organisasi profesi yang menaungi ratusan ribu apoteker di seluruh Indonesia memiliki kekuatan sumber daya manusia yang sangat besar untuk mendorong transformasi sektor kefarmasian nasional.
“Apoteker bukan sekadar profesi yang menyerahkan obat kepada masyarakat. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan bangsa, mulai dari penelitian, pengembangan bahan baku, formulasi, produksi, pengendalian mutu, hingga memastikan keamanan dan kualitas obat yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.
Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen pegawai BPOM berasal dari profesi apoteker. Kesamaan latar belakang keilmuan tersebut menjadi modal strategis untuk memperkuat kemitraan antara BPOM dan IAI dalam pengawasan obat dan makanan.
Taruna Ikrar menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor. Pada 2025, sekitar 94 persen kebutuhan bahan baku obat nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat industri farmasi Indonesia rentan terhadap perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta kebijakan perdagangan negara pemasok.
“Ketahanan obat adalah bagian dari ketahanan nasional. Negara yang kuat harus memiliki kemampuan menjamin kebutuhan obat rakyatnya, termasuk ketika dunia menghadapi krisis. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri,” tegasnya.
Karena itu, BPOM mendorong penguatan penelitian, pengembangan bahan baku lokal, peningkatan kapasitas produksi nasional, serta hilirisasi inovasi farmasi.
Upaya tersebut perlu melibatkan perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan organisasi profesi melalui pendekatan Academia, Business, and Government (ABG).
Taruna menegaskan, BPOM berkomitmen menghadirkan regulasi yang berbasis bukti ilmiah (science-based) dan analisis risiko (risk-based) untuk memberikan kepastian bagi industri tanpa mengurangi perlindungan kesehatan masyarakat.
Selain ketahanan bahan baku, Taruna Ikrar juga mengingatkan pentingnya peran apoteker dalam menghadapi ancaman resistansi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR).
Data pengawasan BPOM menunjukkan persentase apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter masih mencapai 63,75 persen pada 2025, meskipun telah menurun dari 70,59 persen pada 2024.
Menurutnya, angka tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan disiplin profesi, edukasi masyarakat, dan pengawasan penggunaan antibiotik harus terus dilakukan.
“Antibiotik bukan obat yang boleh digunakan sembarangan. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan penggunaannya sesuai ketentuan. Melindungi masyarakat dari resistansi antimikroba berarti ikut menjaga masa depan kesehatan bangsa,” jelasnya.
Taruna juga mengajak IAI meningkatkan kompetensi anggotanya dalam menghadapi perkembangan bioteknologi, produk biologi, hingga terapi inovatif seperti Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP).
Kepada jajaran Pengurus Pusat IAI periode 2026–2030, Taruna Ikrar berharap organisasi profesi tersebut semakin aktif mengambil peran dalam penyusunan kebijakan, penguatan kompetensi apoteker, pengembangan inovasi, serta percepatan kemandirian industri farmasi nasional.
Ia menekankan masukan organisasi profesi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang konstruktif, inovatif, berbasis bukti ilmiah, dan mempertimbangkan risiko secara proporsional.
“BPOM dan IAI memiliki tanggung jawab besar yang sama, yakni melindungi kesehatan masyarakat. Dengan kekuatan ratusan ribu apoteker di seluruh Indonesia, kita memiliki modal besar untuk membangun ekosistem kefarmasian yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing global,” katanya.
Inilah
