CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.046.360.
Angka ini ditetapkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapan tertuang dalam Pengumuman Gubernur Kaltim Nomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang ditandatangani pada 21 November 2026.
Dalam pengumuman itu, besaran UMP Kaltim 2027 ditetapkan sebesar Rp4.046.360 atau sekitar Rp4,05 juta, naik 7,55% dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp3.762.431.
Ketentuan ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan bersangkutan.
Sedangkan pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih mengacu pada struktur dan skala upah yang wajib disusun serta diterapkan oleh perusahaan. Pemprov Kaltim menegaskan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum.
UMP Kaltim 2027 berlaku selama 1 tahun, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Pemprov Kaltim mencantumkan sejumlah landasan hukum penetapan UMP 2027.
Antara lain, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri telah menyosialisasikan mekanisme penetapan UMP kepada pemerintah daerah pada 16 November.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan penetapan UMP 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Penghitungan juga memperhatikan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurut estimasinya, apabila KHL berada di kisaran Rp6 juta, UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4,04 juta baru mencakup sekitar 67% dari kebutuhan tersebut. Dengan perbandingan itu, terdapat selisih sekitar Rp2 juta yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Ia mendorong Pemprov Kaltim membuka dasar penghitungan KHL kepada publik, termasuk komponen kebutuhan yang digunakan dan alasan penentuan persentase dalam perumusan upah minimum.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar pembahasan kebijakan pengupahan memiliki landasan data yang sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Selain besaran upah, perbedaan biaya hidup antardaerah di Kaltim juga perlu menjadi perhatian.
Pengeluaran untuk tempat tinggal, transportasi, dan pangan memiliki karakteristik berbeda di setiap kabupaten dan kota.
“Samarinda dan Balikpapan itu berbeda, paritas daya belinya beda. Jadi, beda lokasi seharusnya berkaitan dengan beda upah minimum,” katanya.
Pewarta: Rulsan
















