CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya memilih mundur dari jabatannya, pada Kamis 12 November 2026. Saat ini, posisi wakil presiden kosong.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut proses pengisian jabatan wakil presiden yang baru, ditarget rampung sebelum akhir Desember 2026.
Menurut Yusril, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR, tetapi bisa berkonsultasi dengan partai koalisi terlebih dahulu.
Tahapan pengisian kursi wakil presiden akan dimulai setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
MPR diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menyiapkan surat dan menggelar rapat terkait kekosongan jabatan tersebut.
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Selanjutnya, MPR punya waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti.
“Kalau MPR sudah mengirim surat kepada Presiden, maka Presiden punya waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kemudian MPR punya waktu 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden,” papar Yusril pada awak media, Kamis 12 November 2026.
Yusril menjelaskan, pengisian jabatan wakil presiden sebagai proses politik yang melibatkan partai-partai di DPR.
Karena itu, Presiden bisa berkomunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
Kata Yusril, Prabowo punya kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Namun, Presiden juga dapat mempertimbangkan aspirasi partai politik pendukung pemerintah sebelum menentukan nama yang akan diajukan.
“Presiden punya kewenangan penuh mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu,” ucap Yusril.
Dalam hal ini, Prabowo dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun untuk menentukan calon pengganti Gibran. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Yusril juga menyebut tidak ada larangan tegas bagi Prabowo untuk mengajukan kader Partai Gerindra sebagai calon wakil presiden.
Gerindra, katanya, salah satu partai utama pendukung pemerintahan Prabowo.
Yusril juga mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh persyaratan calon wakil presiden dipenuhi agar proses pengisian jabatan tidak kembali memunculkan polemik hukum seperti yang sempat terjadi dalam pencalonan Gibran.
“Harapan kita, sebelum akhir Desember ini sudah selesai,” harap Yusril.
Mundur karena Kasus Ijazah
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Gibran memberi pernyataan berbeda soal alasan pengunduran diri yang bersangkutan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan pengunduran diri Gibran tak lepas dari putusan hukum soal “ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pengurusan persyaratan yang ditetapkan sistem konstitusional kita.”
Persyaratan yang Presiden maksud, jika melihat konteks belakangan, soal surat keterangan keabsahan ijazah pendidikan yang ditempuh Gibran di Singapura.
Surat keterangan itu dinyatakan tak sah oleh Mahkamah Agung. Merujuk putusan kasasi MA, karena majelis hakim tak bisa menemukan bukti pernyataan kelulusan Gibran.
“Beliau tentunya merasa telah menumpuk pendidikan melalui proses yang teratur. Namun kita pahami bersama sistem pendidikan di luar negeri beda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato pernyataan soal mundurnya Gibran.
“Atas dasar itu beliau mengambil keputusan mengajukan pengunduran diri,” kata Presiden.
Gibran Rakabuming dalam keterangan terpisah menegaskan keputusannya berhenti dari jabatan wakil presiden tidak berkaitan polemik ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.
Dalam pernyataan pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026) di kanal YouTube @Setwapres, ia menyebut keputusannya pilihan pribadi yang diambil setelah melalui pertimbangan panjang.
“Keputusan ini keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran.
Pewarta: Puerto
