CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Sebanyak 150 Guru Besar seluruh Indonesia, mendesak DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait putusan cacat syarat formal pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Ratusan guru besar itu juga meminta Presiden Prabowo mengambil sikap terkait polemik hukum nasib jabatan Wakil Presiden.
Para Guru Besar menyampaikan hal itu sebagai Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo.
Menurut para Guru Besar, putusan MA tegas menyatakan keabsahan surat penyeteraan pendidikan Wapres Gibran.
“Mahkamah Agung secara tegas menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka (Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019) tidak sah dan batal demi huku, serta memerintahkan dokumen tersebut untuk ditarik dan dimusnahkan,” demikian Surat Terbuka Guru Besar, dinukil Selasa.
Para Guru Besar mengatakan, secara materil hukum tata negara dan hukum administrasi negara, statas batal demi hukum artinya dokumen tersebut dianggap tak pernah ada sejak awal.
Konsekuensi yuridisnya bersifat absolut. Dikarenakan syarat formil kepesertaan pemilu telah gugur.
:Maka keabsahan kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI secara hukum ikut gugur,” begitu menurut para Guru Besar.
Para Guru Besar juga menyatakan tak bisa menoleransi seorang pejabat tinggi negara, sekaligus sebagai pemegang jabatan tertinggi kedua dalam struktur negara menggunakan dokumen yang ilegal.
“Karena hal itu pelanggaran berat terhadap prinsip rule of law. Kondsisi cacat yuridis ini akan medeligitimasi pemerintah, dan berpotensi membangkitkan pembangkangan sipil, dan merusak reputasi Indonesia di seluruh dunia,” menurut para Guru Besar itu.
Surat Terbuka tersebut menyampaikan tiga desakan kepada Presiden dan DPR untuk menyikapi situasi tersebut.
Pertama, para Guru Besar mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap atas nasib hukum yang menjerat Wapres Gibran itu.
Kedua mendesak DPR menggunakan hak dan fungsi legislatifnya terkait nasib Wapres Gibran.
“Kami mendesak dan mendukung DPR RI untuk segera menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI 1945. Parlemen wajib memastikan fakta hukum putusan MA ini untuk memulihkan kepastian hukum dan kepercayaan rakyat kepada Indonesia sebagai negara hukum,” begitu desakan Guru Besar.
Ketiga, para Guru Besar juga meminta Prabowo Subianto yang juga selaku Ketua Umum Partai Gerindra, pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus melakukan langkah-langkah politik untuk mendorong penegakan konstitusional di DPR.
Dalam surat tersebut, beberapa nama Guru Besar yang mengisiasi Surat Terbuka itu, antara lain, Profesor Fathul Wahid, Prof Din Syamsudin, Prof Ryass Rasyid, Prof Komaruddin Hidayat, Prof Connie Rakahundini, dan juga Prof Ganjar Kurnia, juga Prof La Ode Aslan.
ROL
