Darimedia.ID – Pemerintah Provinsi Kaltim membahas percepatan pendaftaran investor pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG), di daerah terpencil.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5/7595/SJ tertanggal 24 Oktober 2025.
Yang berisi arahan mengenai percepatan pendaftaran investor pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di daerah terpencil.
Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Tepian 2, Kantor Gubernur Kaltim, dengan kehadiran peserta secara luring dan daring, Selasa (28/10/2025).
Pertemuan digelar secara luring dan daring ini dihadiri perwakilan Kemendagri, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan
Hadir pula Perangkat Daerah terkait serta pendamping Kareg Kaltim. Agenda utama membahas progres pendaftaran investor SPPG yang hingga kini masih berjalan lambat di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim.
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Sismadi memaparkan hasil monitoring yang menunjukkan dari 248 titik SPPG di KAltim, hanya 18 titik yang telah memiliki investor.
Proses monev mencakup tujuh kabupaten dan satu kota Bontang, sementara Samarinda dan Balikpapan tidak termasuk karena bukan lokasi terpencil.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai penyebab belum adanya pengelola di sejumlah titik mulai dari kendala akses, tingginya biaya material, hingga keterbatasan sumber daya local,” ucap Sismadi.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan SPPG sangat bergantung pada kelengkapan survei MBBG.
Satgas diminta aktif melakukan pemetaan calon investor yang dinilai potensial dan mengambil peran sebagai admin dalam pengisian survei.
Jika pada prosesnya tidak ada investor yang berminat, maka investor akan ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar pembangunan tetap berjalan sesuai target.
Tindak Lanjut Konkret
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana menekankan pentingnya tindak lanjut konkret untuk mempercepat pelaksanaan program. Menurutnya, hambatan-hambatan di lapangan harus segera diurai melalui koordinasi terpadu.
“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap kendala di lapangan harus segera kita identifikasi dan carikan solusinya bersama. Target percepatan ini harus benar-benar kita kejar,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Jaya Mualimin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah mitra lokal, dan kini terdapat 55 dapur gizi yang siap mendukung operasional SPPG di daerah.
Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Sirajul Amin Mubarak juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas pendampingan.
Tujuannya agar proses administrasi dan penyusunan data di kabupaten/kota dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
Pemprov Kaltim kembali menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan SPPG.
Koordinasi lintas sektor dan pemetaan investor, diharapkan program gizi bagi masyarakat di wilayah terpencil dapat segera terealisasi. Sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pewarta: Faifai Prabowo
