CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan melakukan verifikasi langsung ke sejumlah lembaga, termasuk KPK, untuk memastikan rekam jejak dan integritas kandidat Wakil Presiden.
Dukungan ini disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons rencana tim MPR yang akan melakukan verifikasi calon wapres ke sejumlah lembaga, termasuk pengadilan hingga KPK.
“KPK terbuka dan mendukung langkah MPR melakukan verifikasi kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, untuk memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu, 22 November 2026.
Ia menilai, langkah ini menjadi bagian penting memastikan proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Budi bilang, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian verifikasi tersebut soal kepatuhan kandidat dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurutnya, kepatuhan LHKPN tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan, tetapi juga dari kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan yang dilaporkan.
Katanya, LHKPN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.
“Terutama atas kepemilikan harta kekayaannya,” jelas Budi.
Menurutnya, kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi.
Karena itu, komitmen itu harus ditunjukkan konsisten, bukan hanya ketika seseorang pertama kali menjabat atau mengikuti proses pencalonan, tapi juga melalui pelaporan secara periodik setiap tahun selama menduduki jabatan publik.
Ia berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian budaya integritas para penyelenggara negara. “Sekaligus modal penting membangun kepercayaan publik,” jelasnya.
Pewarta: Puerto

















