Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta, imbas adanya efisiensi anggaran atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, “Pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara Kaltim, akan memakan biaya besar dan tidak efisien,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).
Politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga meminta, agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan.
Atau mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah RI di daerah.
Dengan demikian, ujarnya, “Anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.”
Ia menekankan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih.
Sudjatmiko meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
“Kami minta Menteri PU fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025, yang belum rampung. Yakni dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” ujarnya.
Meski Kompleks DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, sudah padat, ia menegaskan anggaran pembangunan gedung baru di IKN lebih baik dialihkan.
Pengalihan anggaran itu terutama untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan gedung DPR di IKN saat ini belum mendesak, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang lebih penting.
“Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” tuturnya.
