CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Puluhan korporasi diproses hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Dampak dari asap yang mengepung tujuh provinsi terdampak menyebabkan ratusan ribu warga terserang kasus infeksi saluran pernapasan akut.
Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 401.586 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah itu, sebanyak 91.913 kasus ditemukan pada kelompok balita berusia 0 hingga 5 tahun. Jumlah kasus ini hasil pemantauan hingga 2 November 2026 pukul 16.00 WIB yang mencakup 63 kabupaten/kota.
Pemerintah pun terus memperkuat penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Hingga saat ini, sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman mengatakan, penanganan kasus karhutla terus berjalan melalui koordinasi antarlembaga.
Mengacu sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
“Kejaksaan Agung dan Polri telah melakukan penyidikan terhadap 241 orang dan 93 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan,” ujar Dudung, dilasnir ROL, Rabu 11 November 2026.
Selain proses penyidikan, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat kebakaran terjadi di area konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.
Total luas area terbakar di wilayah konsesi tersebut mencapai 33.514,01 hektare.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat ada karhutla di lahan konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi.
“Dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare,” tuturnya.
Dudung menjelaskan, Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum.
Sanksi ini terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.
Menurut Dudung, rangkaian penanganan ini menunjukkan pemerintah menjalankan penegakan hukum sekaligus memperkuat kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, mengatakan lonjakan kasus ISPA terus terjadi setiap harinya di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan daerah.
“Jumlah ini sudah termasuk penambahan sebanyak 3.906 kasus baru berdasarkan data pemantauan per 2 November 2026 sore pukul 16.00 WIB,” kata Widyawati.
Ia menyampaikan data itu, dalam program siaran Info Bencana Terkini BNPB, Rabu 4 November 2026. Kemenkes juga memberi perhatian intensif bagi kelompok dengan kondisi fisik yang memerlukan penanganan ekstra.
Pemantauan ketat dilakukan terhadap 590 ibu hamil yang berisiko mengalami komplikasi kehamilan akibat polusi, 1.530 penderita asma yang rentan mengalami serangan berulang, dan 8.086 pekerja luar ruangan yang tiap hari menghirup udara beracun demi mengais rezeki.
Secara demografis, kepungan asap terpekat dan dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di pusat-pusat perkotaan Sumatera dan Kalimantan.
Pewarta: Puerto
