CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), sebagai bagian dari masyarakat adat Dayak, menyampaikan pernyataan sikap.
Hal itu menyusul munculnya permohonan pengujian materiil Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Ketua DPW Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng Kaltara, Muriono Ibit, menyampaikan bagi masyarakat adat Dayak, tanah, hutan, sungai, dan seluruh lingkungan alam bukan semata-mata sumber ekonomi.
“Melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, identitas, kebudayaan, sejarah, serta keberlangsungan generasi masyarakat adat,” ujarnya, melalui keterangan resminya, Rabu 11 November 2026.
Ia bilang, kearifan lokal dalam mengelola tanah dan lingkungan hidup menjadi pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun.
Praktik tersebut memiliki tata cara, batasan, pertimbangan musim, pengawasan, serta tanggung jawab sosial yang hidup dalam masyarakat adat.
“Karena itu, setiap kebijakan hukum yang menyangkut praktik kearifan lokal masyarakat adat harus mempertimbangkan keberadaan, hak, dan kondisi nyata masyarakat adat,” tegasnya.
“Bukan hanya melihat dari satu sudut pandang atau menyamakan dengan tindakan pembakaran yang tidak terkendali dan merusak lingkungan.”
Ia lantas mengingatkan dasar konstitusional Masyarakat Adat, yang diatur dalam UUD 1945.
“Mulai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1), juga Pasal 28H ayat (1), yang menjamin hak setiap orang memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tegasnya.
Muriono Ibit mengingatkan ketentuan tersebut harus dibaca utuh dan seimbang.
“Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup tidak boleh dijadikan alasan menghilangkan atau mengabaikan hak konstitusional masyarakat adat atas identitas budaya dan kearifan lokalnya,” imbuh Muriono Ibit.
Lantaran itu, TBBR menegaskan pihaknya mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta menolak praktik pembakaran lahan yang dilakukan secara tidak terkendali.
Apalagi menimbulkan kebakaran luas, merusak ekosistem, mengancam keselamatan masyarakat, dan merugikan kepentingan umum.
“Namun, kami juga menolak apabila praktik kearifan lokal masyarakat adat dalam membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam disamakan begitu saja dengan pembakaran lahan yang bersifat merusak dan tidak bertanggung jawab,” pesannya.
Pihaknya menilai, apabila pengecualian tersebut dihapus tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dan praktik kearifan lokalnya, maka terdapat risiko bahwa masyarakat adat akan kehilangan perlindungan hukum yang selama ini mengakui praktik tradisional tersebut.
TBRR juga menyampaikan pandangannya, negara harus mampu membedakan pembakaran lahan yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal, dengan tata cara, batasan, dan tanggung jawab tertentu.
Selain itu, pembakaran lahan yang dilakukan tidak terkendali, melanggar hukum, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.
“Keduanya tidak boleh diperlakukan secara serampangan sebagai perbuatan yang sama tanpa mempertimbangkan fakta, konteks, dan ketentuan hukum yang berlaku,” imbuh Muriono Ibit.
Karenanya, pihak TBRR menegaskan keberatannya terhadap penghapusan perlindungan lokal.
Beberapa alasannya, sambung Muriono Ibit, antara lain berpotensi mengurangi pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat adat Kearifan lokal merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat adat.
Kemduian penghapusan pengecualian yang mengakui kearifan lokal berpotensi mempersempit ruang masyarakat adat untuk menjalankan praktik tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Selain itu, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila pengecualian terhadap larangan membakar lahan dihapus tanpa pengaturan pengganti yang memberikan perlindungan secara proporsional,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat adat dapat menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan praktik pengelolaan lahan berdasarkan kearifan lokal.
Pewarta: Deni
