KLIK BALIKPAPAN – Rencana pembangunan hunian bagi ASN di Ibu Kota Negara akan dilakukan dengan menggandeng pihak swasta serta skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU. Rencananya pemerintah akan menyiapkan pembangunan 2.132 unit hunian atau rumah dinas bagi ASN.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, pembangunan rumah dinas untuk ASN bagi menteri/pejabat negara dan eselon I di IKN tidak akan menggunakan dana APBN.
“Khusus perumahan tidak menggunakan APBN, rumah dinas menggunakan KPBU dan swasta murni,” ujarnya belum lama ini.
Rencananya, sambung Khalawi, para pemenang KPBU dan swasta akan membangun rumah ASN di IKN. Kemudian pemerintah akan menyewa rumah dinas yang dibangun oleh pihak swasta tersebut.
“Kita menyewa rumah dinas,” ujarnya. Rencana pembangunan dimulai tahun depan.
Ia menjelaskan rencana alokasi pembangunan rumah tapak dinas di IKN tahun 2023, sebesar Rp6,71 miliar untuk konstruksi 2.132 unit rumah dinas. Adapun tipologi dan peruntukannya berupa rumah tapak dinas tipe khusus 400 meter persegi untuk menteri/pejabat negara sebanyak 98 unit.
Untuk rumah tapak dinas tipe A seluas 250 meter persegi untuk pejabat negara sebanyak 865 unit dan untuk pejabat eselon I sebanyak 1.169 unit.
Terkait pelaksanaan tahun anggaran 2022 dialokasikan untuk pembangunan rumah contoh 1 unit berupa rumah jabatan setingkat menteri tipe rumah khusus 400 meter persegi.
“Dukungan perumahan ASN di IKN ini salah satu bagian dari isu strategis bidang perumahan tahun depan. Yaitu dukungan pemenuhan kebutuhan perumahan ASN mendukung pengembangan IKN,” jelasnya.
I Pewarta: Roby I Redaktur: Muchlis
