CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menepis berbagai anggapan pembangunan Ibu Kota Nusantara mangkrak dan merusak lingkungan.
Jubir OIKN itu juga menegaskan pembangunan IKN tidak merusak hutan.
“Tidak benar kalau ada yang bilang IKN mangkrak. Dan, saya juga tegaskan bahwa tidak benar kalau IKN merusak hutan,” ujar Troy.
Ia mengklaim OIKN memiliki setiap kedeputian yang bertanggung jawab dalam pembangunan, termasuk pengelolaan hutan.
Penegasan itu disampaikan dalam Seminar Nasional Public Nations 2026, belum lama ini. Diskusi dihelat di Universitas Mulawarman, dihadiri puluhan mahasiswa.
Troy Pantouw, memaparkan hal itu dalam Seminar bertajuk: IKN Sebagai Tonggak Pemerataan Ekonomi Nasional.
Diskusi menghadirkan mahasiswa dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan Politeknik Negeri Samarinda.
Troy menjelaskan Otorita IKN mendorong gaya hidup ramah lingkungan melalui program penanaman pohon. Termasuk penggunaan energi bersih.
Ia bilang, kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara telah memanfaatkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas sekitar 50 megawatt.
“Seluruh bangunan KIPP mendapatkan suplai listrik PLTS IKN yang berkapasitas hingga sekitar 50 MW,” katanya.
Troy berujar, konstruksi IKN terus berjalan dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Ia juga mengatakan Otorita IKN terus mendorong kebiasaan baru melalui penanaman pohon, sekaligus memanfaatkan teknologi energi bersih seperti panel surya di kawasan IKN.
Katanya, lewat kebijakan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, saat ini pihaknya memiliki gaya hidup baru, yaitu menanam pohon langsung oleh insan Otorita IKN.
“Pada Jumat (22/5), kami juga baru saja melaksanakan kegiatan penanaman pohon, termasuk pohon endemik Kalimantan.”
pembangunan IKN berhasil menarik investasi sebesar Rp72,39 triliun. Detailnya, terdiri dari investasi swasta murni sebesar Rp60,29 triliun serta fasilitas publik dan penugasan Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp12,10 triliun.
Secara keseluruhan, terdapat 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 65 pelaku usaha yang masuk dalam investasi swasta murni, serta 15 penugasan kepada K/L.
Komposisi investasi tersebut juga menunjukkan keterlibatan pelaku usaha nasional dan internasional.
Dari total 75 PKS, semitar 11 PKS berasal dari investor asing dengan delapan perusahaan dari enam negara.
Yakni Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura.
Untuk 64 PKS lain berasal dari pelaku usaha dalam negeri. Investasi ini berkutat di berbagai sektor.
Mulai hunian, infrastruktur, energi, akomodasi, pusat olahraga, hingga fasilitas komersial.
Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unmul, Wendy Waldianto, menjelaskan kampus juga terlibat dalam penguatan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan IKN berkelanjutan.
“Termasuk melalui peran mahasiswa dalam pembangunan berkelanjutan,” ujar Wendy.
Diskusi berlangsung dinamis. Mahasiswa menyampaikan berbagai pertanyaan terkait pemerataan ekonomi, energi bersih, hingga pengelolaan lingkungan di kawasan Nusantara.
Pewarta: Taufik
