Pemerintah Provinsi Kaltim, menyiapkan dana sekitar Rp 750 miliar. Anggaran ini untuk merealisasikan program Pendidikan Gratis bertajuk: Gratispol, di tahap awal tahun 2025.
Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Ia menyampaikan dana tersebut telah dialokasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Programnya mulai berjalan efektif setelah Surat Keputusan Gubernur diterbitkan dalam waktu dekat.
“Dana sudah dianggarkan di Disdikbud dan efektif bulan Juli,” jelas Seno.
Program Pendidikan Gratis Kaltim bertepatan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru yang berlangsung bulan Juni-Juli.
Ia bilang, di tengah isu nasional yang beredar, Kaltim justru memiliki komitmen kuat untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak di Kaltim. Tajuk “Indonesia Gelap” dengan narasi sekolah gratis, tidak berlaku di Kaltim.
“Semua anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk menyukseskan 16 program unggulan yang telah kami canangkan,” tegasnya.
Selain pendidikan, pemerintah provinsi juga memastikan ketersediaan anggaran untuk sektor kesehatan.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pembayaran BPJS yang tertunda. Anggarannya cukup, sekitar Rp79 miliar, dan tidak memotong anggaran efisiensi,” tambahnya.
Dalam rapat perdananya sebagai wakil gubernur Kaltim di kantor gubernur, pemerintah provinsi membahas efisiensi anggaran dengan total dana yang dipangkas sebesar Rp402 miliar.
Efisiensi anggaran tersebut disebabkan oleh pengurangan dana dari pemerintah pusat. Pihaknya menyesuaikan dengan memotong anggaran perjalanan dinas, ATK, dan keperluan lain yang tidak mendesak. Contohnya, anggaran perjalanan dinas Dinas PU yang semula Rp20 miliar, kini menjadi Rp10 miliar.
“Program prioritas masyarakat tetap jalan. Kami hanya memotong anggaran yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas,” jelasnya. Dalam rapat dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, fokus utamanya efisiensi anggaran dan penyelarasan susunan kerja.
