Hidayat – darimedia.id
Mega proyek prioritas nasional pembangunan Ibu Kota Negara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masih menjadi isu sentral yang terus menjadi perhatian. Berbagai pembangunan terus dilakukan, mulai dari pembangunan fisik hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Membekali ketrampilan, dan keahlian bagi masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang dimiliki Kemnaker. Senin, 24/10/2022.
Kementerian Ketenagakerjaan pun tak mau tertinggal dalam upaya persiapan pembangunan IKN. Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau Binalavogan Kemnaker RI Muhammad Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai langkah awal. Pihaknya telah menyiapkan program pelatihan yang khusus, bagi masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten PPU yang menjadi titik sentral pembangunan IKN.
“Pembangunan fisik sangat penting, tapi jangan lupa, pembangunan sumber daya masyakarat juga wajib untuk diperhatikan. Hal ini untuk menghindari adanya kecemburuan sosial dan mengantisipasi masyarakat sekitar IKN hanya sebagai penonton pembangunan.” Ucapnya.
Pria yang mengawali karir di Kabupaten Paser juga merupakan Kabupaten Induk PPU, sebelum pemekaran lebih dari 20 tahun itu menyebut, perlu adanya program-program pelatihan yang sesuai dengan masyarakat sekitar IKN. Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangun IKN.
“Pada tahun ini, dari Kemnaker membuka program pelatihan berbasis kompetensi tahap I kepada 80 peserta pelatihan dengan model pelatihan mobile training unit (MTU). Program ini telah berjalan sejak Juli 2022. Pada tahap 2, yang dilaksanakan Agustus hingga September diikuti 160 orang. Mereka mengikuti pelatihan dengan sejumlah jurusan, mulai barista, membatik, operator alat berat dan sebagainya. Program ini dilaksanakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda dengan didukung sejumlah pihak, diantaranya DUDI dan juga dari perusahaan swasta yang melaksanakan program CSR.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono saat sarasehan dengan masyarakat sekitar IKN belum lama ini mengatakan bahwa pembangunan IKN akan melibatkan banyak tenaga kerja. Setidaknya, pemerintah membutuhkan 200 ribu tenaga kerja untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Untuk itu perlu peran semua pihak, termasuk dukungan dari masyarakat lokal yang terdampak langsung pembangunan IKN.
“Ada kekhususan di dalam pelaksanaan. Misalnya, nantinya akan ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan,” kata Bambang.
Ditegaskan pula usai rapat bersama presiden di Istana Bogor Jawa Barat, Jumat (3/6/2022). Direncanakan, pembangunan IKN akan dimulai pada paruh kedua 2022. “Harapan agar nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan.” Pungkasnya.
Editor: Isnan
