CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menegaskan pentingnya akuntabilitas dan penyelarasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta agar selaras dengan arah pembangunan daerah.
Persoalan mengenai kepatuhan hukum korporasi, efektivitas anggaran, serta transparansi pelaporan menjadi fokus utama dalam Rapat Forum TJSL 2026 yang dihelat di Hotel Ika, Kelurahan Petung, pada Rabu (11/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, yang memimpin langsung jalannya rapat menegaskan bahwa alokasi dana CSR bukanlah bentuk amal karitatif sukarela atau kebebasan manajemen perusahaan semata.
Penyaluran dana tersebut merupakan kewajiban hukum yang terikat langsung dan wajib dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adi Saputro, perwakilan aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri PPU, unsur Inspektorat, perwakilan ormas pengawas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), serta pimpinan dari 39 perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Benuo Taka.
“CSR bukan belas kasihan melainkan bagian dari kewajiban. Ketika ini merupakan kewajiban, maka hal tersebut termasuk dalam bisnis anggaran perusahaan atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Seluruh manajemen pasti paham dan ini akan menjadi pembahasan dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan untuk tahun yang akan datang,” urai Tohar di hadapan para perwakilan korporasi.
Pemerintah daerah menyatakan tidak ingin kontribusi perusahaan berjalan sendiri-sendiri tanpa menyentuh kebutuhan riil masyarakat di wilayah operasional.
Lewat forum tersebut, pemerintah kabupaten menyodorkan daftar panjang program pembangunan (long list) yang wajib disaring menjadi daftar prioritas (short list) sesuai kapasitas riil keuangan masing-masing perusahaan untuk tahun anggaran 2027.
Penyelarasan ini dikejar agar penutupan buku anggaran akhir Desember 2026 menjadi momentum transisi menuju kontribusi sosial yang terukur dan tepat sasaran.
“Kita tutup buku 2026 sampai dengan Desember nanti. Andaikan di 2027 kita telah mampu mengkoneksikan ini, maka tanpa terkecuali seluruh perusahaan akan memiliki nama dan dapat mengibarkan bendera masing-masing untuk berkontribusi dan berpartisipasi nyata dalam kegiatan pembangunan,” ujar Tohar.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Forum TJSL, Abdul Rasyid, mendesak agar forum formal tersebut dimanfaatkan secara maksimal sebagai corong komunikasi dan akuntabilitas program kemasyarakatan sesuai amanat undang-undang perseroan terbatas.
Sebagai langkah konkret pengawasan, Pemerintah Kabupaten PPU mulai memaksimalkan penggunaan Website TJSL.
Sistem pelaporan berbasis digital ini disiapkan untuk menggantikan metode konvensional berupa dokumen fisik maupun salinan digital, sehingga memudahkan setiap perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik. Mulai dari Triwulan I hingga Triwulan IV, secara transparan kepada pemerintah daerah. (ADV)
Pewarta: Agung
