CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi pekerjaan rumah besar dalam menuntaskan target nasional aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Hingga pertengahan November 2026, capaian registrasi IKD untuk keperluan pendataan program perlindungan sosial (Perlinsos) di Benuo Taka baru menyentuh angka 12.182 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 17,62 persen dari total 79 ribu KK yang terdata.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Bachtiar Latief, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial mematok batas minimal capaian aktivasi sebesar 50 persen hingga penghujung tahun.
Sisa waktu kurang dari dua bulan menuntut jajaran instansi melakukan langkah percepatan agar akurasi basis data penerima bantuan sosial tetap terjaga.
“Target dari pemerintah pusat diupayakan mencapai 50 persen dari jumlah KK di PPU. Kami memiliki waktu hingga akhir Desember 2026 untuk mengejar target tersebut,” ujar Bachtiar Latief, Rabu (11/11/2026).
Guna mengejar ketertinggalan angka partisipasi warga, Disdukcapil PPU menggencarkan pola pelayanan jemput bola langsung ke tingkat desa dan kelurahan, seperti yang digelar di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam.
Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU guna menjamin kestabilan koneksi jaringan internet di titik layanan lapangan.
Selain memfasilitasi aktivasi akun IKD pada ponsel warga, tim gabungan juga melayani perekaman serta pencetakan KTP elektronik, pembaruan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pembuatan akta kelahiran secara terpadu.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan jemput bola ini. Semakin banyak masyarakat yang melakukan registrasi dan pemutakhiran data, semakin besar pula dukungan terhadap upaya pemerintah mewujudkan pendataan perlindungan sosial yang lebih akurat,” tandas Bachtiar.
Validitas dan integrasi data kependudukan digital menjadi kunci utama untuk menekan potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah.
Disdukcapil mengimbau warga di seluruh kecamatan untuk aktif mendatangi gerai layanan keliling dengan membawa berkas persyaratan lengkap demi mempercepat pemutakhiran data kependudukan daerah. (ADV)
Pewarta: Salsabila
