CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
Secara tegas MA menyatakan tidak ada bukti Gibran punya ijazah setingkat SMA di luar negeri. Putusan ini tertera dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, yang dirilis di situs resmi Mahkamah Agung, dilihat pada Selasa 10 November 2026.
MA awalnya menyatakan judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum saat mengadili gugatan yang diajukan Subhan tersebut.
MA menyebut PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi.
MA menyebut pelanggaran administrasi yang terjadi bukan sekadar kepentingan kontestan pilpres belaka, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
MA lalu menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada intinya menyatakan tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah SMA yang dijadikan dasar penerbitan suket penyetaraan SMA Gibran.
MA kemudian menyatakan tidak ada bukti Gibran punya ijazah setara SMA dari luar negeri.
“Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi putusan MA.
Putusan bernomor 742 K/TUN/2026, itu juga menegaskan, secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” ujar MA.
MA menyatakan penyetaraan yang menggunakan kurikulum negara lain dengan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah adalah tindakan yang tidak cermat.
Atas pertimbangan itu, MA mengabulkan gugatan Subhan yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” ujar MA.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra menegaskan, putusan Mahkamah Agung ihwal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, bersifat final.
Keputusan MA menyatakan, Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Menurut Yusril, keputusan MA sudah tidak bisa diapa-apakan lagi.
“Karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung juga sudah final,” tegas Yusril, Selasa 10 November 2026.
Ia kembali menegaskan, “Karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu.”
Yusril menjelaskan, putusan itu berkaitan perkara kasasi yang diajukan advokat HM Subhan dalam sengketa tata usaha negara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Wapres Gibran.
MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, mencabut surat keterangan tersebut.
Pewarta: Puerto
