CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara PPU, Kalimantan Timur, menyiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah GPM Triwulan IV 2026 untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Program ini diarahkan agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, terutama warga yang tinggal di wilayah dengan akses pasar terbatas.
Pemerintah daerah berupaya memastikan pelaksanaan GPM tidak hanya terpusat di kawasan yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk itu, penentuan lokasi kegiatan akan mengacu pada peta kerawanan pangan daerah sebagai dasar perencanaan distribusi.
Sekretaris Daerah Sekda PPU, Tohar meminta Dinas Ketahanan Pangan menjadikan dokumen neraca kerawanan pangan daerah sebagai acuan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan GPM. Menurutnya, pemetaan tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan kemudahan akses terhadap bahan pokok.
“Peta kerawanan pangan perlu menjadi acuan dalam menentukan lokasi GPM. Kami berharap pelaksanaannya tidak hanya di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menyentuh daerah yang akses pasarnya masih terbatas,” kata Tohar saat dikonfirmasi awak media. Minggu 11 Oktober 2026.
Menurut Tohar, pemanfaatan peta kerawanan pangan menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan mengetahui kondisi setiap wilayah, pemerintah dapat menyusun prioritas lokasi penyaluran sehingga pelaksanaan GPM tidak sekadar menjadi kegiatan rutin, tetapi juga memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.
Dalam peta kerawanan pangan daerah, terdapat penanda warna merah, kuning, dan hijau yang menggambarkan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Perbedaan kategori tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pelaksanaan kegiatan, khususnya di daerah yang masuk kategori merah dan memerlukan perhatian lebih.
Tohar menegaskan, pemerintah harus mengambil langkah mendekatkan layanan pangan kepada masyarakat, bukan sebaliknya membebankan warga untuk mencari bahan pokok ke lokasi yang jauh. Akses yang lebih dekat diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan tambahan.
“Pemerintah yang harus mendekat kepada masyarakat di wilayah rawan. Jangan sampai warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bahan pokok. Dengan begitu, biaya yang mereka keluarkan juga bisa ditekan,” ungkapnya.
Selain menentukan lokasi berdasarkan peta kerawanan pangan, Tohar meminta Dinas Ketahanan Pangan meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog. Koordinasi tersebut diperlukan agar penyaluran cadangan pangan daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung kelancaran pasokan selama pelaksanaan GPM.
Sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog diharapkan membantu memastikan ketersediaan bahan pokok di lokasi kegiatan. Dengan perencanaan distribusi yang mempertimbangkan kondisi wilayah, pelaksanaan GPM diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Pelaksanaan GPM Triwulan IV 2026 menjadi salah satu langkah Pemkab PPU dalam menjaga stabilitas keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun. Periode tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan kebutuhan pangan masyarakat, sehingga distribusi perlu disiapkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah.
Melalui pemetaan kerawanan pangan, penentuan lokasi yang lebih terarah, serta koordinasi dengan Bulog, Pemkab PPU berharap manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata. Pemerintah daerah menargetkan GPM tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh bahan pokok, tetapi juga membantu menekan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi warga yang menghadapi keterbatasan akses pasar. (ADV)
Pewarta : Taufik
