CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltara tahun 2027 sebesar Rp4.027.901.
Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi diumumkan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, belum lama ini.
“Berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno dewan pengupahan provinsi, UMP Kaltara tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901,” ujar Gubernur Paliwang.
Ia menyebutkan, penetapan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027.
Katanya, kalau dibanding dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) Provinsi Kaltara tahun 2026 sebesar Rp5.198.544, besaran UMP tahun 2027 telah mencapai 77,48% dari nilai KHL tersebut.
Ia bilang, hal itu menjadi salah satu gambaran kebijakan pengupahan terus diarahkan untuk mendekatkan tingkat upah minimum dengan KHL bagi para pekerja/buruh di Kaltara.
Adapun besaran UMSP untuk tiga sektor usaha di Kaltara tahun 2027 yang juga telah ditetapkan, sambung Gubernur Paliwang, pada sektor pertanian kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp4.053.065.
Kemudian sektor pertambangan batu bara ditetapkan sebesar Rp4.061.619 dan sektor minyak, bumi dan gas alam ditetapkan sebesar Rp4.070.174.
Terkait penetapan UMP dan UMSP Kaltara 2027, Gubernur Paliwang menegaskan pada prinsipnya keputusan yang diambil telah dikalkulasikan matang agar berkeadilan melindungi hak-hak pekerja.
Sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, sehingga investasi di Kaltara tetap tumbuh dan kondusif.
Ia berujar, pihaknya memahami adanya berbagai aspirasi yang berkembang di ruang sidang rekan-rekan serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan yang optimal bagi buruh tentunya.
“Di sisi lain rekan-rekan dari pengusaha juga memaparkan realitas dan tantangan kemampuan dunia usaha serta iklim investasi di Provinsi Kaltara,” katanya.
Pemerintah bersama unsur akademisi, senantiasa berada di tengah menjembatani berbagai pandangan.
Adapun yang menjadi acuan utama tetap berpedoman regulasi, mencakup aspek yuridis, data ekonomi dari BPS dan pertimbangan teknis lainnya.
Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Dalam proses pembahasan, jelasnya, pemerintah memperhatikan sejumlah indikator ekonomi yang disampaikan BPS Kaltara.
Berdasarkan pemaparan BPS, kata Gubernur Paliwang, pertumbuhan ekonomi Kaltara triwulan III tahun 2026 tercatat sebesar 5,51 persen, sedangkan inflasi secara September 2025 – September 2026 sebesar 2,56 persen.
Menurutnya indikator itu menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan.
“Selain itu tetap memperhatikan kondisi ketenagakerjaan dan keberlangsungan dunia usaha di Kaltara,” kata Gubernur Paliwang.
Pewarta: Ruslan

















