CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Kondisi suram akibat tercekik tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), memantik sang bupati meracik ulang strategi penghematan anggaran.
Sebagaimana diketahui, Bupati PPU Mudyat Noor dan wakilnya Abdul Waris Muin menghadapi tekanan fiskal sejak awal masa kepemimpinan mereka.
Efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.
Selama ini ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin terbatas. Mau tak mau, Pemerintah PPU harus mengatur ulang strategi baru untuk tetap menjaga layanan untuk masyarakat dan proses pembangunan daerah.
Tekanan fiskal yang mempersempit kantong daerah tampak dari perubahan postur APBD PPU dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, untuk tahun 2024, APBD PPU masih berada di kisaran Rp3 triliun. Angka ini perlahan turun menjadi sekitar Rp2,6 triliun pada 2025.
Penurunan fiskal makin terasa berat dengan adanya tunggakan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp300 miliar.
Dalam perkembangannya, APBD PPU kembali terkoreksi hingga berada di kisaran Rp1,6 triliun.
Bupati Mudyat Noor mengakui penurunan anggaran itu jauh lebih menukik dibanding tahun 2025. “Terjunnya hampir separuh,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, memantik Bupati Mudyat dan jajarannya untuk lebih selektif menentukan program yang dapat dibiayai melalui anggaran daerah.
Bupati Mudyat menyampaikan, pihaknya tidak bisa lagi leluasa menjalankan seluruh rencana pembangunan hanya dengan mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, efisiensi diarahkan terutama untuk kegiatan dan belanja yang tidak mendesak. Sedangkan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Yang pertama kita melakukan efisiensi dengan efektivitas kegiatan. Sehingga mengeluarkan pembiayaan pembelanjaan harus seminimal mungkin tapi tetap bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Mudyat.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab PPU menempatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagai salah satu fokus utama.
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi bagian yang harus mendapat dukungan utama dari ploting anggaran.
Strategi ini dilakukan agar tekanan fiskal tidak berdampak langsung terhadap layanan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Adapun pembangunan infrastruktur berskala besar harus disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Mudyat sebelumnya membawa sejumlah target pembangunan dalam visi dan misinya bersama Abdul Waris.
Namun, kondisi APBD membuat realisasi program perlu disesuaikan kemampuan fiskal yang tersedia. Keterbatasan APBD turut mendorong Pemkab PPU lebih aktif mencari sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.
Sejumlah program strategis nasional menjadi peluang yang coba dimanfaatkan daerah, mulai Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi hingga Instruksi Presiden Jalan Daerah.
Bupati Mudyat meminta seluruh jajarannya aktif mencari peluang program yang sesuai dengan kebutuhan PPU. “Menu yang disiapkan pusat hari ini, itu lah yang harus kita serap. Mau tidak mau kita harus serap,” imbuh Mudyat.
Ia bilang, strategi ini diarahkan agar sejumlah kebutuhan pembangunan di PPU tetap dapat berjalan dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Sejumlah sektor disebut telah mendapat dukungan, termasuk revitalisasi sekolah dan penanganan sejumlah ruas jalan daerah.
Dukungan pusat juga menyasar sektor kesehatan.
Fasilitas kesehatan di PPU mendapatkan penguatan peralatan medis, termasuk CT Scan hingga rencana dukungan layanan Cath Lab untuk penanganan penyakit jantung.
Ia menilai, sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pusat menjadi bagian strategi menjaga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Dengan kondisi APBD yang kian ketat, Pemkab PPU dituntut lebih cermat menentukan prioritas. Melalui jalan penghematan, dan aktif mencari sumber pembiayaan di luar kantong daerah. (ADV)
Pewarta: Agung
