CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Polemik pengadaan kendaraan dinas baru bagi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, seharga Rp8,5 miliar terus memanas. Banyak pihak yang menyorotinya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pengadaan mobil dinas berbandrol miliaran memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk legislatif dan pengamat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni akhirnya angkat suara terkait masalah ini.
Sri Wahyuni memastikan pengadaan ini telah melalui pertimbangan matang sesuai kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat.
Menurutnya kendaraan operasional itu bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim.
“Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga,” ujar Sri.
Ia bilang, untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif.
Ihwal besaran anggaran Rp8,5 miliar untuk jenis kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc, Pemprov Kaltim melalui BPKAD sebelumnya telah mengklarifikasi pengadaan ini tetap berpegang prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.
Meski Pemprov sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini disebut sebagai pengecualian proporsional.
Tujuannya untuk mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
Menurut Sri Wahyuni kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu.
“Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan,” katanya.
Meski begitu, pengadaan ini terus menuai kritik, salah satunya dari Pokja 30 dan anggota DPRD Kaltim yang mempertanyakan asas manfaatnya bagi 3,7 juta penduduk Kaltim di tengah janji penghematan belanja daerah.
Namun, Sri Wahyuni menegaskan percepatan pembangunan konektivitas antar-wilayah menuntut dukungan transportasi yang kuat.
Hal ini agar pimpinan daerah dapat melakukan pengawasan infrastruktur secara maksimal tanpa hambatan berarti.
Kata Sri, operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh.
“Ini dilakukan untuk memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap efisien, meskipun harus menembus medan sulit,” ujarnya.
Ant
