CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakilnya Seno Aji selama satu tahun memantik berbagai sorotan.
Mulai janji kampanye Gratispol sampai arah kebijakan anggaran yang mengundang kritik tajam.
Pokja 30 menilai kinerja setahun Rudy–Seno masih menyisakan banyak catatan, terutama soal penguatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Koordinator Kelompok Kerja atau Pokja 30, Buyung Marajo menilai kinerja pasangan ini selama setahun dengan memberi rapor kuning yang penuh catatan evaluasi.
Ia menyebut, misalnya program unggulan pendidikan dinilai bermasalah dalam implementasinya, termasuk dugaan hilangnya hak peserta didik yang sebelumnya dinyatakan lolos.
Selain itu, lanjut Buyung, saat pengetatan efisiensi fiskal dan pemangkasan transfer daerah, Pemprov Kaltim justru mengundang sorotan dengan rencana pengadaan mobil dinas berbenadrol selangit, Rp8,5 miliar.
“Fokus utama seharusnya tetap pelayanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu yang paling mendesak,” tegas Buyung, pada Rabu (18/2/2026).
Satu tahun kepemimpinan mereka, menurut Poja 30, tak lepas dari berbagai masalah. Salah satu yang paling disorot program unggulan Gratispol pendidikan yang dinilai masih menyisakan luka bagi sebagian peserta didik.
Buyung membeberkan munculnya persoalan serius di lapangan, terutama terkait hak peserta didik yang mendadak hilang.
Ia mengingatkan, jangan sampai program yang dijanjikan saat kampanye ini justru menimbulkan polemik dan menghilangkan hak peserta didik.
Buyung juga meminta Pemprov Kaltim melakukan pengetatan anggaran. Pihaknya mengkritik kebiasaan birokrasi yang masih gemar melakukan perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak mendesak.
Pemerintah diminta menahan diri dari kegiatan yang tidak berdampak langsung ke rakyat.
“Fokuskan APBD pada sektor prioritas, bukan belanja birokrasi,” tegasnya. Ia menyarankan agar kegiatan cukup dilaksanakan di Samarinda tanpa harus ke luar kota.
“Ini bisa menekan beban belanja daerah,” imbuh Buyung.
Tak hanya soal rapat di luar kota, Buyung juga menuntut dihentikannya perjalanan ke luar negeri dan bagi–bagi fasilitas mewah ke kepala daerah beserta jajarannya.
Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, empati kepada rakyat harus ditunjukkan dengan tindakan nyata, bukan fasilitas mewah. Catatan Pokja 30 menjadi warning bagi kepemimpinan Rudy–Seno.
Pokja 30 mengingatkan agar arah kebijakan di tahun-tahun mendatang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas di Kalimantan Timur.
“Uang daerah itu untuk publik,” ingatnya.
Sebelumnya, Pokja 30 juga mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan dinas baru.
Terlebih Pemprov Kaltim disebut telah menyatakan tidak akan lagi melakukan pengadaan kendaraan operasional.
“Di tengah badai efisiensi, masih sampai hati mengadakan pengadaan mobil. Dari data yang saya dapat, hanya 1 unit, mobil listrik kapasitas sekitar 3.000 cc dengan anggaran sekitar Rp8 miliar,” tegas Buyung.
Dalam pandangannya, anggaran itu tidak sebanding peruntukan. Apalagi jika hanya digunakan sebagai kendaraan mobilitas gubernur, termasuk perjalanan dinas ke kawasan Ibu Kota Nusantara atau sekadar menjemput tamu negara.
“Kalau hanya untuk mobilitas seorang gubernur, ngapain Rp8 miliar untuk satu mobil,” tanyanya. Ia pun menilai anggaran pengadaan itu tidak masuk akal.
Menurut Buyung, Pemprov seharusnya bisa memaksimalkan kendaraan dinas yang sudah ada, termasuk kendaraan yang sebelumnya ditarik dari pejabat yang telah pensiun.
Ia kemudian mempertanyakan kenapa tidak memaksimalkan mobil dinas yang sudah ada.
“Apalagi semua itu masih bisa dipakai. Jadi tidak perlu belanja baru dengan nilai fantastis,” tegasnya. Ia mengingatkan, rencana pengadaan mobil dinas harga selangit itu akan melukai perasaan masyarakat Kaltim.
Pewarta: Taufik
