CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Jelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan menunjukkan capaian menggembirakan.
Namun tetap ada catatannya.
Ketua DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Jakarta, Miftahudin menerangkan, penguatan cadangan beras pemerintah, peningkatan penyerapan hasil produksi dalam negeri, dan memperluas distribusi pangan menjadi langkah penting memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Namun, keberhasilan kebijakan pangan tidak semestinya berhenti pada angka produksi, besarnya cadangan, atau klaim swasembada,” kata Miftahudin, Minggu 18 Oktober 2026.
Apakah seluruh capaian itu sudah dirasakan masyarakat sebagai konsumen, serta pedagang di pasar rakyat sebagai pelaku utama distribusi pangan? Jakarta harus menjadi salah satu tolok ukur.
Sebagai pusat perdagangan dan konsumsi nasional, menurutnya, Jakarta memiliki tantangan pangan yang khas.
Kebutuhan masyarakat sangat besar, sementara pemenuhan pasokannya bergantung pada kelancaran distribusi dari berbagai daerah.
Alhasil, persoalan pangan di Jakarta tidak cukup dilihat dari ketersediaan stok.
Stabilitas harga, kelancaran distribusi, keterjangkauan bahan pokok, dan keberlangsungan usaha pedagang pasar rakyat harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.
“Langkah Perumda Pasar Jaya bersama Bulog dalam memperluas distribusi beras SPHP dan MinyaKita patut diapresiasi,” imbuhnya.
Namun, efektivitas program tersebut tetap perlu diuji melalui data lapangan.
Perlu dicermati, apakah pasokan tersedia secara konsisten, harga jualnya terjangkau, serta akses distribusi sudah adil di mata pedagang kecil? “Jangan sampai stok aman, tetapi persoalan harga belum tuntas,” tandasnya.
Penguatan cadangan pangan modal penting menghadapi gejolak pasokan. Akan tetapi, stok yang besar tidak dengan sendirinya menjamin harga di tingkat konsumen menjadi murah.
Pemerintah, lanjut Miftahudin, perlu memastikan kebijakan dari hulu hingga hilir berjalan selaras.
Perlindungan harga di tingkat petani, harus berjalan beriringan dengan keterjangkauan harga bagi konsumen. Tanpa harus mengorbankan keberlangsungan usaha pedagang.
“Hambatan distribusi atau ketidaksesuaian antara biaya pengadaan dan ketentuan harga jual, solusinya adalah evaluasi kebijakan berbasiskan data. Bukan malah membebankan seluruh tekanan kepada pedagang di tingkat akhir,” bebernya.
Pihak Ikappi DKI Jakarta memandang, penguatan ketahanan pangan perlu diteruskan dengan pembenahan distribusi, pengawasan harga, dan perlindungan ekosistem pasar rakyat.
“Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, kami berkepentingan memastikan pelaksanaannya tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi menjawab persoalan yang dihadapi pedagang dan konsumen,” bebernya.
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menurutnya, harus menjadi momentum untuk mengidentifikasi apa yang sudah berhasil, apa yang belum optimal, dan apa yang perlu segera diperbaiki.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya ditentukan seberapa banyak pangan yang berhasil diproduksi dan disimpan.
Namun juga seberapa mudah masyarakat mendapatkannya dengan harga wajar. “Serta seberapa kuat pedagang pasar rakyat bertahan dalam rantai distribusi tersebut,” ingatnya.
