KLIK BALIKPAPAN – Jokowi menegaskan keputusan pemindahan ibu kota Nusantara sudah bulat. Ia meminta TNI/Polri agar menuruti ketetapan itu, karena mereka tidak bisa berbuat sembarangan atas nama demokrasi.
Ia menyoroti hal itu usai terjadi perdebatan di WhatsApp grup.
Untuk menghindari perpecahan, Jokowi lantas meminta pimpinan TNI/Polri agar mendisiplinkan WhatsApp grup milik prajuritnya. Ia tidak ingin ada pertentangan soal rencana pemindahan IKN dalam WA grup terkait.
“Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA grup,” kecam Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri 2022, Selasa 1 Maret 2022.
“Hati-hati dengan ini, karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil, dan dibatasi aturan pimpinan,” ujarnya.
Jokowi kembali memaparkan alasan pemindahan ibu kota ke Kaltim. Selain faktor pemerataan ekonomi, Pulau Jawa dinilainya sudah terlalu berat memikul jumlah populasi yang makin membengkak.
Menurutnya, sekitar 56 persen atau 156 juta populasi Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Itu jadi salah satu dasar dari pemindahan ibu kota.
“Kita putuskan yang namanya Ibu kota negara baru namanya Nusantara. Itu juga sudah secara politik ketatanegaraan disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR,” ujar Jokowi.
Ia menyatakan, rencana pemindahan ibu kota bukan datang tiba-tiba. Ambisi besar ini pernah diutarakan dua presiden sebelumnya, yang diawali cita-cita Soekarno pindah ke Palangkaraya sejak 1957.
“IKN Nusantara, kenapa dilakukan pemindahan ini? Ini sudah dimulai, gagasan besar ini, sejak tahun 1957 oleh Bung Karno,” ujar Jokowi.
Namun, rencana itu tertahan karena pergolakan besar. Ambisi itu sempat dilanjutkan Presiden Soeharto, tapi lagi-lagi gagal karena alasan serupa.
“Tetapi karena ada pergolakan sehingga direm oleh Bung Karno tahun 1957. Zaman Pak Harto juga mau dipindah di Jawa Barat, di Jonggol, batal juga batal karena ada pergolakan di 97-98,” jelasnya.
Menurutnya, jika rencana itu tidak dieksekusi, maka sampai kapan pun tidak akan pernah terjadi.
“Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ. Tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris,” ujarnya.
Tapi, karena ibu kota dan kegiatan bisnis semuanya berpusat di Jakarta, maka pemerataan ekonomi tidak pernah terjadi.
Jokowi mengatakan, saat ini 58 persen pendapatan domestik bruto nasional masih berada di Pulau Jawa. Sedangkan Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil.
Pewarta: Gopek I Redaktur: Muchlis
