CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pendiri Malaka Project sekaligus influencer Ferry Irwandi turut melontarkan kritik tajam atas keputusan belanja mobil mewah Rp8,5 miliar untuk operasional Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Lewat akun Instagramnya, Ferry mengunggah pandangan pribadi untuk pengelolaan anggaran senilai Rp8,5 miliar.
Ia menilai anggaran dari pajak rakyat itu, seharusnya dikembalikan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat.
Pria yang dijuluki ‘The Profesor’ oleh netizen itu menyebut, anggaran Rp8,5 miliar bisa digunakan untuk perbaikan sekitar 3-5 kilometer jalan yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum.
Bisa juga peningkatan pelayanan kesehatan dengan pembangunan puskesmas tipe D. Lalu nelayan bisa mendapatkan penyimpanan hasil tangkap ikan dengan kapasitas 30-50 ton.
“Bisa bangun sentra produksi,” tulis Ferry Irwandi di akun threadsnya.
Ferry juga menulis soal pengelolaan anggaran untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Ia mengilustrasikan dengan keberadaan 200 UMKM yang membutuhkan omzet senilai Rp3 juta per bulan.
Asumsi tersebut diakumulasikan dengan kebutuhan UMKM senilai Rp600 juta per bulan. Maka dalam setahun dibutuhkan anggaran senilai Rp7,2 miliar untuk aktivasi roda ekonomi daerah.
Ia menyampaikan kalimat sindiran dengan mengatakan tak perlu membeli kendaraan terlalu mahal, kalau hanya ingin melintasi jalan rusak.
“Cukup menggunakan kendaraan roda empat dobel kabin Toyota Hilux, sudah dapat menjawab kebutuhan tersebut. Kalau kebutuhannya emang offroad ya hilux aja cukup ya pak,” sarkas Ferry.
Sebelumnya Kapoksi Komisi II DPR Fraksi NasDem, Ujang Bey, juga menyoroti anggaran mobil dinas Rudy Mas’ud yang mencapai Rp 8,5 miliar.
Menurutnya pemimpin lebih peka terhadap situasi di masyarakat. Ia megingatkan seharusnya pemimpin lebih peka terhadap situasi di masyarakat.
“Saya kira ini hanya masalah kepekaan terhadap situasi saja. Pemimpin sejatinya harus mengedepankan sense of crisis dan menghindari polemik di masyarakat,” kata Ujang kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).
Ia lantas meminta Kemendagri memanggil Rudy.
Ujang bilanng, polemik tersebut tak boleh dibiarkan berlarut. “Seharusnya Mendagri memanggil dan berdiskusi dengan Gubernur Kaltim, polemik mobil dinas ini jangan terlalu berlarut-larut, sesuaikan saja dengan asas kepantasan dan fungsi,” ujarnya.
Ujang mengingatkan agar kebijakan pengadaan kendaraan dinas tak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Terutama, jika masih ada persoalan infrastruktur di daerah.
“Jangan sampai ada adagium dalam masyarakat, jika jalannya yang rusak, jangan harga dan kualitas mobil yang mengikuti kondisi jalan,” tuturnya.
Pewarta: Widy
