CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pemerintah desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan menghadapi tantangan kapasitas fiskal yang jauh lebih ketat pada tahun anggaran mendatang.
Alokasi transfer Dana Desa (DD) untuk wilayah Benuo Taka diproyeksikan mengalami penyusutan tajam pada tahun 2027, yakni turun drastis dari angka sebelumnya yang berada di kisaran Rp25 miliar menjadi hanya Rp9 miliar.
Sinyal peringatan terkait penyusutan anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang dipusatkan di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/11/2026).
Forum peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan ini dihadiri langsung oleh sebanyak 88 peserta yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, serta kepala urusan (KAUR) dan kepala seksi (KASI) pengadaan dari empat kecamatan di Kabupaten PPU.
Menyikapi keterbatasan ruang fiskal daerah yang turut berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan pembangunan di tingkat akar rumput tersebut, Tohar meminta jajaran pemerintah desa segera melakukan penyesuaian pola penyusunan program kerja.
Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan wajib didasarkan pada penyaringan skala prioritas yang benar-benar mendesak, serta menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara ketat agar dampaknya tetap dirasakan langsung oleh warga.
“Pendekatan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas menjadi penting. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ungkap Tohar saat memberikan arahan di hadapan para perangkat desa yang hadir.
Lebih jauh, Tohar menekankan bahwa keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan.
Mulai dari RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan riil daerah saat ini.
Pemerintah desa dituntut cermat memilah kegiatan mana yang mendesak untuk dieksekusi dan mana yang bisa ditunda.
Dengan perencanaan yang terukur dan disiplin anggaran yang kuat, keterbatasan alokasi Dana Desa pada 2027 diharapkan tidak menghambat jalannya pelayanan dasar publik maupun pembangunan infrastruktur vital yang menunjang perekonomian masyarakat di seluruh desa se-Kabupaten PPU. (ADV)
Pewarta: Salsabila

















