CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama, mendorong pemberian insentif tenaga kepengasuhan.
Langkah ini sebagai upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan dan pengasuhan santri.
Agenda ini kembali diperjuangkan untuk tahun depan, agar kontribusi tenaga kepengasuhan memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih memadai.
Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, menilai tenaga kepengasuhan memiliki peran strategis dalam kehidupan pesantren.
Mereka, katanya, tak hanya mendampingi santri di luar jam pembelajaran formal.
Melainkan juga terlibat proses pembentukan karakter, pembiasaan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, dan kemandirian santri sehari-hari.
Namun, besarnya tanggung jawab itu belum sepenuhnya diikuti dukungan pembiayaan yang memadai.
Karena itu, pemerintah berupaya membuka ruang agar keberadaan dan kontribusi tenaga kepengasuhan mendapat perhatian lebih dalam kebijakan penguatan pesantren.
“Pemberian insentif tenaga kepengasuhan menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan pada 2027,” kata Basnang, melalui keterangan resminya, Sabtu 14 November 2026.
Selain penguatan kesejahteraan tenaga kepengasuhan, ia juga menyampaikan sejumlah agenda strategis Direktorat Jenderal Pesantren yang akan didorong pada 2027.
Antara lain, fasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren dan penguatan riset serta kajian potensi pesantren: melalui pembentukan Pusat Kajian Pesantren di setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
Menurutnya, pengembangan Program Studi Manajemen Pesantren menjadi langkah penting menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas akademik dan kompetensi profesional dalam mengelola pesantren.
Sedangkan, keberadaan Pusat Kajian Pesantren di lingkungan PTKIN diharapkan mampu memperkuat basis data, penelitian, dan pengembangan berbagai potensi pesantren, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan.
Katanya, pesantren punya potensi yang sangat besar dan membutuhkan dukungan keilmuan serta kajian akademik yang berkelanjutan.
“Karena itu, kita perlu membangun sinergi dengan PTKIN melalui pengembangan Program Studi Manajemen Pesantren dan pembentukan Pusat Kajian Pesantren,” imbuh Basnang.
Ia berharap perguruan tinggi bisa menjadi mitra pengembangan pendidikan pesantren, sekaligus berperan aktif menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan.
Khususnya yang dapat mendukung pengembangan pesantren secara berkelanjutan.
Ia menegaskan kehadiran negara untuk mendukung pesantren bukan hanya berkaitan pembiayaan sarana dan prasarana maupun penyelenggaraan pendidikan formal.
Dukungan juga perlu menjangkau SDM, pengembangan keilmuan, dan penguatan tata kelola pesantren.
Pewarta: Widy
