CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID –
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah merampungkan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) terkait keringanan hingga insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Regulasi ini dirancang khusus untuk memperluas jangkauan bantuan fiskal bagi masyarakat kurang mampu di wilayah PPU, seperti disampaikan dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
Langkah tersebut sebelumnya juga mengemuka dalam Forum Komunikasi Publik (FKP) bertajuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis transformasi digital, Rabu (28/10/2026) lalu.
Dalam kesempatan itu, Lurah Sungai Parit Jonathan Lismana menyuarakan aspirasi masyarakat desa dan kelurahan, khususnya bagi warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4.
“Mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024, saya coba juga buka isinya, adanya ruang bagi wajib pajak (WP) yang mengalami ketidakmampuan finansial untuk mengajukan keringanan. Apakah ini juga bisa diformulasikan dalam sebuah aturan atau ketentuan untuk melakukan insentif relaksasi atau pembebasan pokok dari WP, terutama bagi masyarakat di kelurahan desa di desil 1 sampai 4,” tutur Jonathan secara daring.
Menanggapi dorongan tersebut, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda PPU, Rusliansyah, menegaskan bahwa skema relaksasi PBB-P2 memang sudah lama menjadi fokus perhatian jajarannya.
Pihaknya memastikan proses penyusunan payung hukumnya kini telah memasuki fase akhir.
“Di tahun 2026 ini kami sudah merancang peraturan bupatinya. Alhamdulillah selama enam bulan proses harmonisasi telah berjalan dan tinggal menunggu nomor saja,” ungkap Rusliansyah.
Meski pembahasan regulasi tuntas pada tahun ini, implementasinya dijadwalkan efektif berjalan mulai awal 2027.
Bapenda PPU bersama Bagian Hukum Setkab PPU masih mematangkan parameter teknis agar pemberian keringanan tepat sasaran dan berpayung hukum kuat.
“Parameter tersebut sedang kami susun dan sudah dikonsultasikan ke bagian hukum. Insyaallah perancangan keputusan bupatinya selesai dan digulirkan, dengan pelaksanaannya dimulai pada awal Januari 2027,” tandasnya.
Mengenai durasi program, Bapenda PPU merencanakan batas waktu relaksasi disesuaikan hingga masa jatuh tempo PBB-P2 pada akhir September.
Kebijakan itu sekaligus melanjutkan tradisi kelonggaran waktu pembayaran demi meringankan beban finansial wajib pajak di daerah. (ADV)
Pewarta: Salsabila

















