CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah desa yang kerap mendahului dokumen perencanaan anggaran mendapat sorotan tajam dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Untuk memutus kebiasaan berisiko tinggi terhadap temuan hukum tersebut, sebanyak 88 aparatur desa dari empat kecamatan mengikuti Bimbingan Teknis Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, mengingatkan secara tegas kepada para kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa agar mematuhi urutan birokrasi penganggaran sesuai regulasi.
Ia menegaskan bahwa setiap proses belanja barang maupun pekerjaan konstruksi wajib tercantum lebih dulu dalam dokumen resmi sebelum pekerjaan fisik di lapangan dimulai.
“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” tegas Tohar.
Selain disiplin pada tahap awal perencanaan, Tohar menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi dan rekam jejak dokumentasi sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.
Ia meluruskan pandangan di tingkat desa mengenai peran bendahara dalam memverifikasi berkas.
Fungsi konfirmasi dan pengujian dokumen oleh bendahara desa sebelum pencairan dana tidak boleh dipandang sebagai penghambat pekerjaan, melainkan mekanisme pengawasan internal agar pembayaran kepada pihak penyedia jasa memiliki dasar hukum yang kuat.
“Pastikan kegiatan terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga progres pekerjaannya. Dokumentasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program maupun pembayaran kepada penyedia jasa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini dirancang khusus untuk membekali aparatur desa dalam memitigasi risiko kesalahan administrasi sejak tahap perencanaan hingga pelaporan akhir.
”Selain meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur, bimtek ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai tahapan pengadaan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi serta memitigasi risiko kesalahan administrasi, dan memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ungkap Tita. (ADV)
Pewarta: Salsabila

















