CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Langkah preventif dalam mengawal penggunaan dana desa terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan program edukasi hukum bertajuk Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang berlangsung di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kamis (6/11/2026).
Agenda strategis ini dirancang khusus untuk membentengi para pengelola anggaran di tingkat desa dari potensi kesalahan administratif maupun pelanggaran hukum.
Dengan menghadirkan narasumber ahli, pembekalan ini menyasar jajaran perangkat desa serta perwakilan elemen masyarakat lokal.
Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, menegaskan bahwa pemahaman regulasi yang mantap menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan sistem tata kelola keuangan yang bersih.
Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban itu harus dipastikan berjalan secara terbuka dan akuntabel.
”Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh perangkat desa semakin memahami aturan dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa,” kata Tita.
Ia mengingatkan bahwa kerap kali kendala di lapangan muncul akibat minimnya literasi aturan baku. Oleh sebab itu, pembekalan edukatif seperti ini penting diberikan secara berkelanjutan agar aparatur tidak salah langkah dalam mengeksekusi anggaran pembangunan.
”Jangan sampai terjadi penyimpangan akibat kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku,” tegasnya.
DPMD PPU berharap sinergi pembinaan bersama Korps Adhyaksa ini mampu meningkatkan prinsip kehati-hatian serta kedisiplinan aparatur desa. Dengan demikian, alokasi dana desa dapat terkawal dengan aman, tepat sasaran, serta terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
Melalui langkah ini, Pemkab PPU optimistis tatanan pemerintahan di tingkat desa akan semakin profesional dan tepercaya dalam menjalankan roda pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Benuo Taka. (ADV)
Pewarta: Agung
