CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan pengelolaan gambut menjadi salah satu fokus utama badan yang dipimpinnya.
Hal itu, terutama untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang saat musim kemarau panjang. Satyawan mengemukakakn hal tersebut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Selain pengelolaan gambut, Satyawan menuturkan, BPGMN juga bertugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kebakaran maupun kerusakan.
Satyawan menjelaskan, kebakaran gambut yang kerap terjadi saat musim kemarau ekstrem, termasuk fenomena El Niño, perlu ditangani agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun kesehatan.
Ia menyebut arahan Presiden Prabowo menjadi landasan bagi BPGMN untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mengurangi risiko kebakaran.
“Arahan Pak Presiden, kita bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti saat musim kemarau ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan,” ujar Satyawan, melalui keterangan resminya, dinukil Jumat.
Sehingga, lanjutnya, tak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan.
Selain pengelolaan gambut, Satyawan menuturkan, BPGMN juga bertugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kebakaran maupun kerusakan.
Upaya pemulihan ditujukan untuk mengembalikan kondisi ekosistem agar berfungsi dengan baik.
Dalam pelaksanaannya, Satyawan menekankan pentingnya dukungan sains dan teknologi, termasuk pemodelan untuk mengetahui kondisi kekeringan serta pemetaan risiko kebakaran.
BPGMN juga akan melibatkan kelompok ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, hingga sosial ekonomi, serta tenaga ahli di bidang mangrove.
“Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.
Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menangani karhutla. Menurutnya, BPGMN merupakan salah satu entitas yang terlibat dalam upaya penanganan tersebut sehingga koordinasi perlu diperkuat.
“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” tuturnya.
Sriyanto menekankan pentingnya kemampuan mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan secara dini, yang dilanjutkan analisis korelasi dan proyeksi menentukan langkah penanganan.
Ia mencontohkan kondisi permukaan air gambut sebagai salah satu indikator yang perlu dipantau untuk mengantisipasi risiko kebakaran.
“Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau sudah tahu permukaan air gambut, misalkan itu kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” ujarnya.
Pewarta: Puerto/ BPMI Setpres
