CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra mempersoalkan Komisi Pemilihan Umum yang tidak melakukan prosedur verifikasi ijazah Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Hakim mempertanyakan mengapa KPU tidak melakukan verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan sebagaimana yang diwajibkan dalam pilkada.
Hal itu menjadi perhatian Saldi saat berdialog dengan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Rabu, 23 September 2026 malam.
“Saya ingin dialog saja nih Pak Afif, dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh Pemohon, apakah KPU juga datang ke Diknas?” tanya Saldi kepada Afifuddin.
Afifuddin lantas menjawab bahwa KPU tidak melakukan verifikasi langsung ke Dinas Pendidikan.
Menurutnya, KPU saat itu telah menerima surat keterangan resmi terkait persyaratan pendidikan tersebut.
“Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya,” jawab Afifuddin.
Mendengar jawaban tersebut, Saldi kemudian membandingkan proses verifikasi yang dilakukan KPU pusat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pilkada.
“KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini KPU tidak datang ya?” tanya Saldi.
“Tidak datang,” jawab Afifuddin.
Saldi kemudian menilai proses tersebut penting untuk ditanyakan karena dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU justru meminta jajaran di daerah melakukan pengecekan secara langsung terhadap dokumen persyaratan pendidikan para calon.
“Pak Afif di pemilihan kepala daerah itu malahan ngotot sekali Pak bilang ke KPU-nya, ‘tolong dicek ke mana sekolahnya? Kalau ada yang paket C dicek di mana dikeluarkannya?’ segala macam. Nah, ini makanya penting ditanyakan tadi,” kata Saldi.
Pewarta: Puerto Andika
