CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Ribuan massa Gerakan 214 Perjuangan Aliansi Peduli Masyarakat Kalimantan Timur, memadati halaman Gedung DPRD Kaltim dan kantor Gubernur di Samarinda, pada Selasa (21/4/2026).
Gelombang aksi dibagi dua tahap, pertama menyambangi gedung DPRD Karang Paci Kaltim, kemudian bergeser ke kantor Gubernur Kaltim di kawasan Gadjah Mada.
Koordinator aksi dari delegasi Aliansi Rakyat Kaltim, Lukmanul Hakim memihta agar gubernur meletakan jabatannya, mengundurkan diri.
Ia bilang tuntutan itu muncul sebagai bentuk tekanan moral atas kepemimpinan yang dinilai tidak berpihak masyarakat.
“Kami minta saudara gubernur, dengan moralnya apabila memiliki moral dan rasa malu dia harus mundur saat ini juga. Sebab, telah kehilangan legitimasi dari rakyatnya,” ujarnya.
Pihaknya menilai selama kepemimpinannya, tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat.
Lukmanul menegaskan, bahwa tuntutan-tuntutan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Mulai audit kebijakan, penghentian KKN, hingga penguatan pengawasan legislatif.
Ia menilai, jika tidak ada respons serius dari pemerintah, krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah akan semakin dalam.
“Ini bukan tentang politik, ini soal kepercayaan rakyat. Saat kepercayaan itu hilang, secara moral pemimpin harus berani mengambil sikap,” tegasnya.
Pihaknya menegasjan akan terus mengawal tiga tuntutan utama, termasuk mendorong tanggung jawab moral gubernur.
Di depan gedung DPRD, para demonstran meminta sejumlah legislator Kaltim segera menggunakan hak angket dan mengaudit kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.
Sejumlah unsur pimpinan DPRD dan ketua fraksi menandatangani pakta integritas terkait. Namun, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud tidak menemui massa.
Absennya Hasanuddin disebut masih di Magelang mengikuti retret DPRD. Tapi, seperti diketahui retret telah berlangsung 15-19 April 2026 silam.
Aksi berlangsung sejak siang, dengan orasi bergantian.
Massa menyuarakan kekhawatiran atas kondisi tata kelola pemerintahan di Kaltim yang dinilai mengalami kemunduran, terutama terkait nepotisme, transparansi anggaran dan praktik pemerintahan.
Di depan gedung DPRD, perwakilan Aliansi Rakyat Kaltim membacakan pakta integritas.
Dokumen itu berisi komitmen moral dan politik DPRD agar tidak pasif terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Aliansi menyoroti dugaan pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
Salah satu yang disampaikan ihwal renovasi rumah dinas dan fasilitasnya dengan nilai sekitar Rp25 miliar.
Jumlah itu dinilai tidak sejalan semangat efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo dan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk komitmen agar DPRD tidak diam. Kami menuntut audit total terhadap kebijakan pemerintah provinsi,” ujar orator aksi.
Massa juga menekankan adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk dalam penunjukan jabatan yang dianggap sarat konflik kepentingan.
Massa mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak menjadi perpanjangan tangan eksekutif.
Delegasi Lembaga Adat Dayak Tunjung Munak Bentian, Ratu Liu, memastikan aksi di sekitar Gedung DPRD Kaltim kondusif.
Massa itu gabungan dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat serta masyarakat umum.
“Aksi hari ini cukup memuaskan untuk di sekitar area gedung DPR. Semoga aspirasi kita dan semua mahasiswa, anak-anak kita sudah mewakili kita bisa terlaksana dengan baik dan damai,” ujar Ratu Liu, kepada wartawan.
Ia berharap, seluruh tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti pihak terkait, terutama ihwal pemenuhan hak-hak masyarakat.
Aksi masyarakat Kaltim 21 April itu digelar bukan hanya di depan Kantor DPRD Kaltim, tapi juga di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Awalnya aksi digelar di depan DRPD Kaltim, lalu sekitar pukul 14.00 Wita, massa aksi bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam orasi di depan kantor Gubernur Kaltim, massa meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berdialog dengan mereka.
Namun meski massa telah menanti selama beberapa jam, Gubernur Rudy Mas’ud enggan menemui massa.
Padahal, ia berada di kantor gubernur. Rudy dan perwakilan Pemprov Kaltim enggan menemui massa.
Ketua BEM Fisip Unmul, Rossa Tri Rahmawati, mengaku kecewa karena gubernur enggan menemui rakyatnya.
Ia menyentil gubernur dan wakilnya saat masa kampanye mengemis suara masyarakat. Mereka menyambangi warga kemana-mana, meminta suara.
Tapi saat berkuasa, mereka enggan menemui pengunjuk rasa.
“Kalau memang Rudy-Seno gentle, keluar dong temui kami. Karena kemarin-kemarin kalian megemis meminta suara pada kami,” sarkas Rossa dalam orasinya.
Ia juga menyoroti soal penggunaan anggaran Pemprov Kaltim terkait pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar, hingga renovasi rumah dinas yang menelan anggaran Rp25 miliar.
Menurutnya angka sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik. Seperti akses infrastruktur, pendidikan dan kebutuhan publik lainnya.
Dalam aksi ini massa menitik beratkan tiga tuntutan utama.
Yakni, melakukan audit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, menghentikan praktik KKN di Kaltim, dan mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara total.
Soroti Pagar Kawat Berduri
Di kantor Gubernur Kaltim dan rumah jabatan, petugas telah memasang kawat berduri sejak Senin (20/4).
Pemasangan pagar itu menuai kritik dari masyarakat. Termasuk yang disoroti Ketua Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis Universitas Mulawarman, Musthafa.
Musthafa menilai pendekatan itu justru memberi kesan represif dalam merespons aksi penyampaian pendapat.
Ia menilai tindakan pemasangan kawat berduri berlebihan.
“Secara simbolik menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Musthafa.
Terkait pemasangan pagar kawat berduri, Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro meminta agar hal itu tidak dibesar-besarkan karena bersifat pencegahan.
Ia menegaskan pola pengamanan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan preventif.
“Itu untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak ada niat buruk, tidak perlu dipermasalahkan,” kata Endar.
Singgung soal Dinasti
Massa membawa sejumlah poster, di antaranya menyoroti soal Dinasti keluarga gubernur.
Sebagaimana diketahui, Dinasti Mas’ud banyak yang mengisi jabatan strategis di Kaltim.
Sejak beberapa hari belakangan, bahkan sejumlah akun sosial media memposting foto dan nama-nama yang disebut terkait dinasti keluarga tersebut.
Mereka memegang jabatan-jabatan strategis yang memengaruhi kebijakan dan layanan publik.
Mulai gubernur, tim ahli gubernur, ketua dan anggota DPRD Kaltim, wali kota.
Lalu ketua DPRD Balikpapan, direktur RSUD Balikpapan sampai jabatan mentereng di Kadin Kaltim.
Massa meminta agar nepotisme di Kaltim segera dihentikan.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah menegaskan,
tuntutan utama massa mendesak penghentian praktik nepotisme yang dianggap merusak tatanan pemerintahan.
Ia menilai tatanan pemerintahan kalau sudah dikuasai satu keluarga, sudah tidak sehat.
“Dampaknya akan berimbas ke seluruh sektor, termasuk ekonomi dan fungsi pengawasan DPRD pun akhirnya menjadi tidak berjalan maksimal, karena adanya keterikatan,” kata Erly.
Salah satu peserta aksi, Dino meminta tolong kepada Presiden untuk lebih mengawasi pemerintahan Kaltim.
“Tolong pak Presiden Prabowo, Kaltim darurat dinasti. Nepotismenya terang-terangan, dari saudara kandung, ipar, sepupu sampai tim sukses. Kami dilanda krisis kepercayaan terhadap DPRD karena ketuanya juga saudara gubernur. Kami mohon ada perhatian dari pusat,” ujarnya.
Ia mengaku selama ini pemerintahan di Kaltim sangat berbeda dibanding masa kepemimpinan sebelum-sebelumnya.
“Dari zaman almarhum pak Awang Faroek, pak Isran, pak Akmal, tidak pernah ada praktik dinasti yang terlalu ugal-ugalan,” sebutnya.
Usai massa aksi membubarkan diri, Gubernur Rudy Mas’ud keluar dari kantornya. Namun meski awak media meminta tanggapannya, ia tidak memberi keterangan pers apapun.
Ia terus berjalan didampingi sejumlah ajudannya menuju rumah jabatan Lamin Etam.
Cendana Network
