CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Forum Dialog Nusantara (FDN) bersama sejumlah mantan Duta Besar RI dan para pakar, mendesak pemerintah meninjau kembali keanggotaannya di organisasi Board of Peace (BOP). Pemerintah juga diminta mengkaji rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza.
Kebijakan ini dinilai tidak sejalan amanat konstitusi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Menurut Co-founder dan Ketua Dewan Penasehat FDN, Ilham Akbar Habibie, dalam keterangannya mengingatkan, meski awal bergabung BOP sebagai komitmen konstitusional membantu rakyat Palestina, namun kini situasinya bergeser menjadi konflik lebih luas.
Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam apakah tetap berada di dalam BOP masih sejalan dengan prinsip perdamaian, terutama ketika anggota organisasi tersebut justru terlibat aktif dalam peperangan.
“Bagaimana jika tujuan awal rekonstruksi Gaza terancam bias kepentingan pihak-pihak tertentu,” pesannya.
Duta Besar RI untuk Ukraina 2017-2021, Yuddy Chrisnandi menyebut setiap perjanjian internasional yang menimbulkan beban keuangan negara yang besar seperti iuran keanggotaan BOP, dan keputusan pengiriman pasukan TNI ke luar negeri wajib mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
Hal ini merujuk Pasal 11 UUD 1945. “Semua demi menjaga martabat Indonesia sebagai negara demokrasi yang modern dan beradab,” tegasnya.
Adapun Mayjen TNI (Purn) Muhammad Lutfie Wittoeng, Duta Besar RI untuk Venezuela 2016–2020 memaparkan analisis teknis mengenai anatomi penugasan militer di zona konflik.
Ia mengingatkan pengiriman 8.000 personel, yang mayoritas terdiri dari satuan zeni konstruksi dan kesehatan, menuntut kesiapan logistik dan pembekalan mental yang luar biasa karena akan bekerja di lingkungan yang hancur lebur dalam durasi panjang.
“Faktor psikologis prajurit harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Hal ini untuk mencegah terjadinya gesekan dengan kelompok lokal seperti Hamas. Apalagi tingkat stres di medan perang dapat memicu insiden yang tidak diinginkan jika tidak dikelola pengawasan komando yang sangat jelas.
Hajriyanto Y. Thohari Duta Besar RI untuk Lebanon 2019–2025 juga mengkritisi rencana pengiriman pasukan dari sisi mandat internasional dan kapasitas fiskal negara.
Ia mempertanyakan dasar hukum pengiriman TNI ke Gaza, tanpa pelibatan pasukan PBB.
“Apa dasar hukum pengerahan pasukan jika dilakukan di luar bendera PBB, mengingat selama ini misi perdamaian Indonesia selalu memiliki legitimasi internasional dan dukungan pembiayaan global yang jelas,” tandasnya.
Hajriyanto juga menyoroti karakter kepemimpinan Donald Trump yang dianggap eratik dan transaksional, sehingga Indonesia harus sangat berhati-hati.
Tindakan kehati-hatian, lanjutnya, agar tidak hanya dimanfaatkan dalam skema politik kesepakatan yang belum tentu menjamin berdirinya negara Palestina yang berdaulat.
Adapun Aloysius Lele Madja, Duta Besar RI untuk Cile 2011 – 2014 mengingatkan potensi jebakan kepentingan bisnis di balik skema rekonstruksi Gaza yang diprakarsai oleh pihak luar.
Walaupun ia menghargai moralitas politik Presiden yang ingin mewujudkan janji kampanyenya untuk membantu Palestina, ia menekankan Indonesia tidak boleh terjebak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu yang bersifat transaksional.
“Setiap langkah diplomatik harus tetap terukur dan memastikan hasil akhirnya solusi dua negara yang adil. Bukan sekadar proyek pembangunan fisik yang mengesampingkan kedaulatan politik bangsa Palestina,” imbuhnya.
MI
