UU IKN Digugat

KLIK BALIKPAPAN – Rancangan Undang Undang tentang Ibu Kota Negara telah ditetapkan sebagai UU IKN oleh pemerintah dan DPR RI, pada 18 Januari 2022.

Usai UU IKN masuk lembar negara, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Din Syamsuddin memastikan bakal menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Din menilai pemindahan IKN di masa pandemi tidak memiliki urgensi apapun. Apalagi, Pemerintah masih dillit utang yang besar. Atas dasar itu, Din Syamsuddin menegaskan pihaknya menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.

“Tetap, gugatan sedang disiapkan dan menunggu UU IKN masuk ke lembaran negara,” tegas Din Syamsuddin dilansir RMOL, Senin 7 Februari 2022.

Sebelumnya gugatan UU IKN juga dilakukan sejumlah purnawirawan, aktivis dan politisi. Mereka tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara. Di dalamnya banyak tokoh yang tak asing lagi, seperti Letjen TNI (Pur) Yayat Sudrajat, Agung Mozin, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Muhyidin Junaidi, dan Neno Warisman.

Din Syamsuddin, juga menyinggung munculnya petisi menolak IKN yang telah ditandatangani lebih dari 10 ribu orang. Hal itu dinilainya sebagai dukungan dari masyarakat.

“Petisi adalah dukungan baru dari rakyat. Tetap, gugatan UU IKN sedang disiapkan,” tandas Din.

Klik juga: Belum Pindah IKN Ditolak

Diberitakan sebelumnya, petisi penolakan pemindahan IKN muncul yang diinisiasi sejumlah tokoh bangsa. Petisi itu bertajuk: “Presiden Republik Indonesia: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara”.

Petisi ini telah ditandatangani lebih dari 10 ribu masyarakat. Adapun, petisi ini diprakarsai Inisiator Komite Judicial Review UU IKN. Mereka adalah;

Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Din Syamsuddin, Dr. Anwar Hafid, Prof. Dr. Nurhayati Djamas, Prof. Dr. Daniel Mohammad Rasyied, Mayjen Purn Deddy Budiman, Prof. Dr. Busyro Muqodas.