CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengawasan serta pendataan terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang beroperasi di wilayahnya guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
Berdasarkan data pengawasan terkini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, tercatat sebanyak 23 pekerja asing aktif di delapan perusahaan. Namun, dari total jumlah tersebut, hanya enam orang yang menjadi objek langsung pemungutan retribusi oleh pemerintah kabupaten.
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Disnakertrans PPU, Eko Yulianto, menjelaskan bahwa tidak semua TKA yang beraktivitas di PPU otomatis menyumbang retribusi ke kas kabupaten. Pembagian kewenangan penarikan retribusi ditentukan berdasarkan titik lokasi kerja masing-masing ekspatriat.
Mayoritas TKA yang terdata di PPU ternyata memiliki izin penempatan lintas kabupaten/kota, seperti bekerja di wilayah PPU sekaligus Kota Balikpapan. Sesuai ketentuan regulasi ketenagakerjaan, wewenang pemungutan retribusi bagi pekerja asing dengan lokasi kerja lebih dari satu daerah berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Jumlah TKA 23, tapi dari jumlah itu yang bisa kita retribusi hanya enam orang. Selebihnya mereka ada di dua lokasi kerja, misalnya Penajam dan Balikpapan. Jadi yang menarik retribusi adalah pihak provinsi,” kata Eko saat dikonfirmasi terkait pemetaan potensi retribusi tenaga kerja asing tersebut, Selasa, 17 November 2026.
Puluhan pekerja asing yang tersebar di delapan perusahaan tersebut berasal dari Malaysia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Sri Lanka, hingga China.
Mereka menempati posisi teknis dan manajerial di sejumlah sektor industri utama, meliputi perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan, kehutanan, serta proyek infrastruktur energi dan minyak dan gas bumi (migas).
Untuk enam TKA yang sepenuhnya bekerja di wilayah PPU, perusahaan pengguna wajib menyetorkan dana kompensasi penggunaan TKA sebesar 100 dolar Amerika Serikat per bulan.
Dengan asumsi kurs Rp 18.000 per dolar AS, kewajiban tersebut setara dengan Rp 1,8 juta per bulan untuk setiap pekerja. Pembayaran dilakukan di muka untuk durasi satu tahun penuh, sehingga total setoran mencapai 1.200 dolar AS atau sekitar Rp 21,6 juta per tahun per orang.
Guna menutup celah penyimpangan administrasi, Disnakertrans PPU menerapkan mekanisme setoran nontunai langsung ke kas daerah tanpa melalui bendahara dinas.
Perusahaan diwajibkan mentransfer dana retribusi melalui Bank Kaltimtara dan menyerahkan salinan bukti setor resmi sebagai syarat kelengkapan administrasi pengawasan. (ADV)
Pewarta: Salsabila
















