CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merombak tata kelola pelayanan ketenagakerjaan dengan beralih penuh ke sistem digital.
Masyarakat kini tidak lagi diwajibkan mendatangi kantor dinas maupun membawa tumpukan berkas fisik untuk mengurus Kartu Pencari Kerja (AK1) serta mendaftar pelatihan keterampilan gratis.
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P2NAKERTRANS) Disnakertrans PPU, Eko Yulianto, menjelaskan bahwa digitalisasi ini dirancang untuk memotong rantai birokrasi dan memangkas waktu tunggu warga.
“Transformasi digital ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik secara praktis langsung dari rumah tanpa harus datang membawa berkas fisik ke kantor,” ujar Eko saat memberikan keterangan di Penajam, Selasa, 17 November 2026.
Penyederhanaan penerbitan Kartu Kuning tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunan sistem informasi pasar kerja.
Guna menjamin keabsahan dokumen elektronik, Disnakertrans tengah menyelaraskan penggunaan tanda tangan kode batang (barcode) legal bersama kalangan dunia usaha sebagai pengganti tanda tangan basah.
Perubahan mekanisme turut diberlakukan pada pendaftaran program pelatihan kerja gratis. Seluruh tahapan registrasi dialihkan ke kanal daring dengan sistem penguncian kuota otomatis begitu kapasitas kelas terpenuhi.
Calon peserta diwajibkan melampirkan KTP PPU, berstatus belum bekerja, memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif, serta menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Untuk pendaftaran pelatihan sekarang melalui sistem online, tidak manual lagi. Peserta yang pernah ikut juga dibatasi jeda minimal dua tahun untuk memberikan kesempatan bagi yang lain,” tandas Eko.
Di sisi lain, penataan ekosistem ketenagakerjaan juga menyasar penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) di 111 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna mempercepat serapan lulusan lokal, dengan catatan penempatan hanya berlaku di dalam negeri dan khusus bagi alumni sekolah terkait.
“BKK tidak diperkenankan untuk menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi khusus untuk dalam negeri saja dan khusus untuk alumninya,” tegasnya.
Bersamaan dengan pembenahan layanan domestik tersebut, Disnakertrans memperketat pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Setiap perusahaan pemberi kerja diwajibkan menyetorkan retribusi resmi senilai 100 dolar AS per bulan langsung ke kas daerah guna menjaga akuntabilitas penerimaan daerah. (ADV)
Pewarta: Salsabila
















