CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Target pemerintah merealisasikan operasional 8.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam rentang waktu sepekan, menuai sorotan tajam kalangan ekonom.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menegaskan ambisi itu sangat sulit dicapai lantaran mengabaikan berbagai kendala struktural di lapangan.
“Target operasional 8.000 Kopdes Merah Putih ini tidak realistis karena berbagai kendala mendasar pada proyeksi finansial, infrastruktur, hingga tata kelola di lapangan,” ujar Esther, pada Rabu 14 Oktober 2026.
Ia menilai janji keuntungan fantastis bagi setiap koperasi dinilai sangat tak rasional dan mengabaikan daya beli masyarakat pedesaan.
Katanya, wacana setiap koperasi dapat menghasilkan laba bersih hingga Rp1,4 miliar per tahun dinilai mengabaikan realitas ekonomi desa.
“Untuk mencapai laba sebesar itu dengan asumsi margin ritel 8%, koperasi harus mencetak omzet kotor sekitar Rp50 juta per hari,” ujarnya.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan dengan skema pembiayaan berisiko tinggi.
Desa didorong membentuk koperasi dengan berutang hingga Rp3 miliar ke himpunan bank milik negara (Himbara) menggunakan jaminan APBN.
Ia mengingatkan pembayaran cicilan ini pada akhirnya akan memotong dana desa jika koperasi gagal mencetak keuntungan.
Risiko operasional ini kian nyata melihat tingginya angka kemunduran ratusan manajer koperasi di daerah yang menunjukkan minimnya kesiapan sumber daya manusia.
Belum lagi kendala geografis di mana banyak lokasi pembangunan KDKMP yang terbukti tidak strategis dan sulit dijangkau armada logistik.
Rentetan masalah mendasar inilah yang pada akhirnya memaksa pemerintah merevisi target awal pembangunan dari 80.000 unit menjadi 35.000 hingga 40.000 unit.
Katanya, pemaksaan operasional KDKMP secara eksklusif tanpa kesiapan sistem logistik yang matang dinilai akan memicu krisis pasokan.
Jika rantai pasok dari produsen belum siap, sentralisasi distribusi barang subsidi bernilai ratusan triliun rupiah, seperti LPG 3 kilogram dan pupuk, justru berisiko memicu kelangkaan barang.
Selain itu berisiko antrean panjang warga, pembengkakan biaya distribusi, hingga koperasi yang berujung mangkrak.
Dampak sosial-ekonomi terberat dari sentralisasi distribusi ini adalah matinya lapangan kerja lokal yang selama ini menopang ekonomi akar rumput.
Pewarta: Widy
