CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID –
Gelombang koreksi anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi memaksa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memutar otak.
Meski potensi kehilangan pendapatan daerah diproyeksikan membengkak hingga Rp461 miliar, alokasi anggaran vital untuk hak-hak aparatur dipastikan tidak akan terganggu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menegaskan bahwa kalkulasi kebutuhan operasional rutin menjelang akhir tahun telah diperhitungkan secara cermat. Prioritas utama dialokasikan penuh untuk pemenuhan kewajiban dasar Pemkab.
“Berdasarkan penghitungan tersebut, total kebutuhan anggaran untuk November sampai Desember tercatat sebesar Rp558 miliar. Dari jumlah itu, alokasi untuk belanja-belanja wajib serta pembayaran gaji pegawai dipastikan aman dan akan terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp70 miliar,” tegas Muhajir, Kamis (5/11/2026).
Jaminan tersebut disampaikan di tengah ancaman merosotnya berbagai pos pendapatan daerah. Selain pangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat, penerimaan dari sektor dana desa turut terkoreksi tajam.
Disebutkan, alokasi dana desa yang semula dipatok Rp25 miliar meleset jauh dari estimasi awal.
“Ada potensi loss sekitar Rp15,4 miliar dan itu sudah diyakini tidak akan disalurkan. Dana desa ini bersumber dari pusat berdasarkan Perpres dan undang-undang APBN, tetapi direduksi di tengah jalan sehingga hanya disalurkan Rp9,8 miliar saja,” sebut Muhajir.
Tekanan fiskal kian bertambah dari pos transfer bagi hasil pajak provinsi. Target penerimaan sebesar Rp204 miliar diprediksi hanya mampu terealisasi sekitar Rp163 miliar, atau anjlok hingga Rp41 miliar akibat penyaluran bulanan yang berada di bawah estimasi.
“Sehingga akumulasi yang kita hitung sampai Desember ini hanya akan terealisasi Rp163 miliar berdasarkan data yang kami dapatkan. Bagi hasil pajak provinsi ini bisa dikatakan tidak akan tercapai 100 persen, melainkan hanya sekitar 80 persen,” urainya.
Kendati demikian, BKAD PPU mencatat arus pencairan bantuan keuangan daerah masih bergerak positif.
Pos anggaran tersebut diyakini mampu terealisasi penuh hingga 100 persen seiring tuntasnya fisik pembangunan di lapangan dan mulusnya tahapan pencairan dari pemerintah provinsi. (ADV)
Pewarta: Salsabila
