CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi hebohnya film dokumenter bertajuk, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Film ini belakangan menjadi sorotan publik.
Ia berpendapat ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menyikapi isu yang diangkat dalam film tersebut.
Hal ini untuk mencegah munculnya konflik horizontal di tengah masyarakat, khususnya terkait kondisi sosial dan pembangunan di Papua.
Haedar menyebut, Indonesia perlu memulai kehidupan baru dengan membangun kerja sama antarseluruh lapisan masyarakat, termasuk di Papua.
Ia menilai pendekatan konflik tidak akan mampu memobilisasi potensi masyarakat untuk menciptakan kemajuan bersama.
“Kalau pendekatan konflik itu terus kita lakukan maka tidak bisa memobilisasi potensi dari semua lapisan masyarakat Papua, Indonesia Timur, Indonesia Barat,” pesannya, belum lama ini.
Haedar juga menyoroti pesan yang ingin disampaikan film tersebut kepada pemerintah maupun kekuatan ekonomi dominan yang beroperasi di Papua.
Pesan itu, lanjutnya, jangan sampai justru berubah menjadi kontroversi horizontal di tengah masyarakat.
Haedar mengingatkan diperlukan dialog terbuka agar substansi kritik yang disampaikan dalam film dapat dipahami secara lebih utuh oleh berbagai pihak.
Ia berharap pembahasan terkait film tersebut tidak justru memperuncing konflik sosial, melainkan menjadi momentum membangun komunikasi.
Sekaligus mencari solusi bersama terkait pembangunan serta keadilan di Papua.
“Jika pesan dari film itu ke sistem di pemerintahan dengan apa ya, kekuatan ekonomi yang dominan di negeri ini, maka jangan sampai pesan itu tidak sampai ke tujuan, justru yang terjadi kontroversi horizontal,” ucapnya.
Karena itu, ia menyarankan adanya dialog soal film ini dari berbagai pihak termasuk dari mereka yang memproduksi film ini.
Diwartakan sebelumnya, pembubaran diskusi dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi oleh aparat di berbagai daerah marak terjadi.
Menanggapi hal ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak pelarangan penayangan film dokumenter tersebut.
Jika ada yang ingin melawan narasi di film itu, sebaiknya lewat media serupa juga.
“Kalau ada yang melarang, tak ijinkan itu diputar bisa kita bilang orang-orang ngawur saja. Apa dasar dia melarang. Kecuali ada yang mampu sajikan fakta lain yang berbeda dengan itu dan sahih,” ujar Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab.
Film dokumenter ‘Pesta Babi’ menyoroti penolakan warga atas proyek perkebunan di atas tanah adat di Papua Selatan yang meliputi Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Film ini menggambarkan perjuangan suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang kehilangan ruang hidup akibat proyek tersebut.
Amiruddin mengatakan soal benar tidaknya yang digambarkan dalam film “Pesta Babi” adalah soal persepsi.
“Itu film kan disebut sebagai karya dokumenter. Sebagai dokumenter, kita terima saja sebagai satu karya kreatif. Apakah menggambarkan situasi sesungguhnya itu soal lain lagi. Karena tidak ada yang bisa mengklaim ini atau itu yang benar. Masing-masing orang punya persepsi,” ujarnya.
ROL
